Infografis
Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa pemimpin oposisi Anwar Ibrahim perlu membuktikan bahwa dia mendapat suara mayoritas dari Anggota Parlemen (MP) untuk membentuk pemerintahan baru.
Menyadur Channel News Asia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin merilis pernyataan pers pada Rabu (23 September), beberapa jam setelah Anwar mengumumkan bahwa ia telah mengumpulkan "mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan" untuk membentuk pemerintahan baru.
Anwar tidak mengungkapkan daftar anggota parlemen yang bersamanya dan mengatakan bahwa dia hanya akan melakukannya setelah audiensi dengan kerajaan.
"Klaim ini sekarang perlu dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses tersebut, pernyataan Anwar hanyalah tuduhan belaka. Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional tetap teguh dan saya Perdana Menteri yang sah." jelas Muhyiddin.
"Saya menyerukan kepada warga agar tetap tenang dalam situasi ini. Insya Allah masalah ini akan ditangani dengan baik sesuai proses hukum dan konstitusi Federal," tambahnya.
Dalam pernyataan terpisah, Istana Negara meminta warga Malaysia untuk tetap tenang karena negara itu masih memerangi pandemi Covid-19.
"Raja ingin mengambil kesempatan ini untuk mendesak semua warga Malaysia agar tetap tenang dan menjaga kesehatan mereka sambil mematuhi prosedur operasi standar kesehatan karena kami masih menghadapi bahaya Covid-19," jelas pihak Istana.
Pernyataan itu juga mengatakan bahwa raja telah mendesak semua pihak untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas segalanya, terutama selama masa pandemi Covid-19.
Istana membenarkan bahwa raja dijadwalkan bertemu dengan Anwar Ibrahim pada hari Selasa. Dikatakan bahwa pertemuan itu ditunda karena raja jatuh sakit dan sedang menjalani perawatan di National Heart Institute.
Baca Juga: Rezim Muhyiddin Diklaim Sudah Jatuh, Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia?
Dalam pidato sebelumnya yang disiarkan televisi pada hari Rabu, Muhyiddin mengimbau warga Malaysia untuk menolak tindakan dari sekelompok kecil politisi yang menurutnya merusak stabilitas politik negara.
