Suara.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjawab balik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang meminta kelompok itu tidak mengganggu stabilitas politik.
KAMI berpesan kepada Moeldoko untuk tidak perlu sampai melemparkan ancaman.
"KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat," kata Presidium KAMI Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).
Menurut Din, sikap arogansi kekuasaan sudah ketinggalan zaman kalau masih diterapkan di era demokrasi. Selain itu, Din menyebut kalau KAMI semakin mendapatkan tantangan dan ancaman, justru pihaknya malah bakal beristikamah dalam perjuangan.
"Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan," ujarnya.
"KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," tambah Din.
Sebelumnya diberitakan, Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dinilai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merupakan bentuk dari sekumpulan kepentingan.
Mengutip dari Antara, Moeldoko mengungkapkan ihwal adanya sejumlah gagasan-gagasan yang disampaikan KAMI membuat suhu politik memanas, menurutnya dinamika politik selalu berkembang.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila yang diterima di Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Baca Juga: Sebut KAMI Cuma Sekumpulan Kepentingan, Din Syamsuddin: Betul Pak Moeldoko
Dia menekankan sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, maka dipersilakan. Namun dia mengingatkan agar gagasan yang dikemukakan tidak berupaya mengganggu stabilitas politik.
"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegasnya.
Mantan Panglima TNI itu memandang kegaduhan yang terjadi saat ini masih biasa saja. Sehingga tidak perlu ada yang harus direspons berlebihan.
"Kalkulasinya sekarang sih masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," tutur dia.
