Target Jokowi dan Luhut Belum Tercapai, HNW: Jadi Reshuffel Kabinet?

Rifan Aditya , Hernawan

Sabtu, 03 Oktober 2020 | 11:10 WIB
Target Jokowi dan Luhut Belum Tercapai, HNW: Jadi Reshuffel Kabinet?
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid angkat bicara merespons target pemerintahan Jokowi yang tak kunjung tercapai. Kali ini, ia menyoroti soal Luhut yang dua pekan lalu diperintahkan untuk menekan angka kasus COVID-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid lewat jejaring twitter pribadinya, pada Jumat (2/10/2020).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengawali dengan laporan yang mengatakan bahwa kasus covid-19 selama dua pekan ini terus bertambah, bahkan angka kematian di lima provinsi cenderung meningkat.

"Evaluasi Prof. Wiku (Jubir Satgas Penanganan COVID-19), 2 Pekan Luhut diperintah Presiden Jokowi untuk turunkan kasus Covid-19. Ternyata malah bertambah, kematian naik di 5 provinsi," ujar Hidayat.

Cuitan Hidayat Nur Wahid ke Jokowi (Twitter/@HNurwahid).
Cuitan Hidayat Nur Wahid ke Jokowi (Twitter/@HNurwahid).

 lanjut lagi Hidayat Nur Wahid menyoroti target Presiden Jokowi yang lagi-lagi tak terpenuhi. Ia menanyakan bagaimana evaluasinya dan apakah akan ada reshuffle kabinet.

"Kembali targetnya tak terpenuhi. Bagaimana evaluasi Jokowi? Jadi reshuffle?" tukas Hidayat Nur Wahid.

Usai 2 Minggu Ditangani Luhut, Kasus Corona Tetap Naik

Satuan Tugas  Penanganan COVID-19 menyampaikan dalam dua pekan penanganan COVID-19 di sembilan provinsi prioritas ditambah Banten menunjukkan jumlah kasus aktif secara nasional masih terus meningkat.

"Sejak ditunjuknya menko marves dan ketua satgas penanganan COVID-19 untuk menangani COVID-19 di provinsi prioritas, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Bali ditambah Banten, evaluasinya jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan," kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual di kantor Presiden Jakarta, Kamis (1/10/2020).

baca juga

Pada rapat terbatas  15 September 2020, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi.

Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian. Selain itu, peningkatan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.

Sedangkan pada Kamis (1/10/2020), terdapat 291.182 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 61.839 kasus aktif. Penambahan kasus positif sebanyak 4.174 sedangkan jumlah yang sembuh adalah 218.487 sedangkan yang meninggal 10.856 orang.

"Seiring dengan terjadinya peningkatan di 9 provinsi prioritas termasuk Banten, namun jika dilihat persentase kontribusi 10 provinsi prioritas terhadap jumlah kasus nasional cenderung mengalami penurunan," kata Wiku.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Protes Anti-Netanyahu Kembali Digelar, Tuntut PM Israel Mundur

Protes Anti-Netanyahu Kembali Digelar, Tuntut PM Israel Mundur

Video | Sabtu, 03 Oktober 2020 | 06:00 WIB

Luhut Minta BPPT dan Bio Farma Segera Produksi Alat Tes PCR dan Rapid

Luhut Minta BPPT dan Bio Farma Segera Produksi Alat Tes PCR dan Rapid

Jabar | Sabtu, 03 Oktober 2020 | 06:05 WIB

Disebut Dark House, Ini Dua Gejala Awal Covid-19 Paling Umum

Disebut Dark House, Ini Dua Gejala Awal Covid-19 Paling Umum

Health | Sabtu, 03 Oktober 2020 | 06:35 WIB

Terkini

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

×