Omnimbus Law Disahkan, AJI Indonesia Kecam Pemerintah dan DPR

Erick Tanjung, Ria Rizki Nirmala Sari

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:45 WIB
Omnimbus Law Disahkan, AJI Indonesia Kecam Pemerintah dan DPR
AJI Indonesia menolak pengesahan UU Cipta Kerja (Dok. AJI Jakarta)

Suara.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam tindakan DPR dan pemerintah yang mengesahkan Undang-undang Omnibus law - Cipta Kerja secara terburu-buru. DPR mengetok palu sebagai bentuk pengesahan UU sapu jagat tersebut pada Senin (5/10/2020) malam.

"Pertanyaan soal partisipasi itu makin besar karena DPR dan pemerintah ngotot tetap melakukan pembahasan pada saat negara ini menghadapi pandemi. Saat undang-undang ini disahkan, kasus infeksi sudah lebih dari 311.000 dan lebih dari 11.000 meninggal," kata Abdul Manan, Ketua Umum AJI Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Sikap ngotot pemerintah dan DPR tersebut menimbulkan pertanyaan terkait motif di balik pembuatan undang-undang tersebut. Pasalnya, tidak ada unsur transparansi dan terkesan pengabaian aspirasi kepentingan publik.

"Pemerintah Joko Widodo sendiri sejak awal memang menggadang-gadang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk menggenjot investasi," ujarnya.

Menurut Manan, UU Ciptaker yang merevisi pasal dalam UU Ketenagakerjaan justru mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh lebih lemah. Hal tersebut dibuktikan dengan revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan pekerja kontrak.

Kemudian omnibus law itu juga membolehkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan.

"Padahal putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 melarang PHK dengan alasan efisiensi," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam UU Omnibus Law Ciptaker tersebut juga mengatur ketentuan soal perjanjian kerja bersama. Padahal mendirikan serikat pekerja di media itu sangat besar tantangannya, sehingga sebagian besar media tidak memiliki serikat pekerja.

"Omnibus Law juga menghapus pasal sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan, ini bisa menjadikan kesejahteraan jurnalis makin tidak menentu. Sebab peluang pengusaha memberikan upah layak semakin jauh karena tidak ada lagi ketentuan soal sanksi," tandasnya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu

Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu

News | Selasa, 20 Oktober 2026 | 15:55 WIB

Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki

Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 16:32 WIB

Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?

Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 16:12 WIB

UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis

UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 13:32 WIB

DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 13:15 WIB

Presiden dan DPR Tak Siap Beri Keterangan, Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Ditunda

Presiden dan DPR Tak Siap Beri Keterangan, Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Ditunda

News | Kamis, 24 September 2026 | 22:08 WIB

Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI

Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI

News | Kamis, 10 September 2026 | 22:12 WIB

Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing

Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing

News | Kamis, 10 September 2026 | 15:21 WIB

5 Pasal UU Cipta Kerja Ini Digugat ke MK, Dinilai Pinggirkan Hak Perempuan

5 Pasal UU Cipta Kerja Ini Digugat ke MK, Dinilai Pinggirkan Hak Perempuan

News | Kamis, 13 Agustus 2026 | 15:28 WIB

Merasa Haknya Terpinggirkan, Solidaritas Perempuan Gugat 5 Pasal UU Cipta Kerja

Merasa Haknya Terpinggirkan, Solidaritas Perempuan Gugat 5 Pasal UU Cipta Kerja

News | Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:56 WIB

Terkini

Daftar Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah di 2027, Dari Insentif Pajak Pekerja hingga Jaminan PHK

Daftar Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah di 2027, Dari Insentif Pajak Pekerja hingga Jaminan PHK

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 18:16 WIB

Digadang Jadi Kandidat Wapres Gantikan Gibran, AHY Singgung Proses di Senayan

Digadang Jadi Kandidat Wapres Gantikan Gibran, AHY Singgung Proses di Senayan

News | Selasa, 10 November 2026 | 18:12 WIB

Skandal Memalukan Eks Kapolsek Dompu: Tiduri Tahanan Perempuan di Kantor, Berujung PTDH

Skandal Memalukan Eks Kapolsek Dompu: Tiduri Tahanan Perempuan di Kantor, Berujung PTDH

News | Selasa, 10 November 2026 | 18:07 WIB

5 Sepatu Lari Lokal Under Rp300 Ribu yang Empuk: Nyaman Dipakai untuk Latihan Harian

5 Sepatu Lari Lokal Under Rp300 Ribu yang Empuk: Nyaman Dipakai untuk Latihan Harian

Lifestyle | Selasa, 10 November 2026 | 18:05 WIB

Mitsubishi Pajero Siapkan Aksesoris Resmi Jelang Waktu Peluncuran

Mitsubishi Pajero Siapkan Aksesoris Resmi Jelang Waktu Peluncuran

Otomotif | Selasa, 10 November 2026 | 18:05 WIB

Tak Ada Jalan Tengah untuk Gibran, Pilihannya Mundur atau Hadapi DPR

Tak Ada Jalan Tengah untuk Gibran, Pilihannya Mundur atau Hadapi DPR

News | Selasa, 10 November 2026 | 18:04 WIB

Checkout Massal ke Frugal Living Terpaksa: Bukti Lesunya Transaksi Digital?

Checkout Massal ke Frugal Living Terpaksa: Bukti Lesunya Transaksi Digital?

Your Say | Selasa, 10 November 2026 | 18:00 WIB

Penyakit Khas Toyota Rush dan Daihatsu Terios Konde, Skip Jika Ada Gejala Berikut

Penyakit Khas Toyota Rush dan Daihatsu Terios Konde, Skip Jika Ada Gejala Berikut

Otomotif | Selasa, 10 November 2026 | 18:00 WIB

Diterjang Longsor Pascahujan Lebat, 5 Rumah di Kemang Selatan Rusak Tertimpa Reruntuhan

Diterjang Longsor Pascahujan Lebat, 5 Rumah di Kemang Selatan Rusak Tertimpa Reruntuhan

News | Selasa, 10 November 2026 | 17:59 WIB

Sempat Tutup Sebagian Jalan, Massa GMNI Bubar Tertib Usai Orasi di Depan Gedung DPR RI

Sempat Tutup Sebagian Jalan, Massa GMNI Bubar Tertib Usai Orasi di Depan Gedung DPR RI

News | Selasa, 10 November 2026 | 17:57 WIB

×