REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Sehingga perizinan usaha dan pengawasannya tetap dilakukan pemerintah daerah.
"Tidak, tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat," ujar Jokowi dalam keterangan pers dari youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/ 2020).
Selain itu, Jokowi juga menjelaskan kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan.
"Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah," sambungnya.
Bahkan kata dia, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur perusahaan di daerah.
"Dan perizinan di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," tutur dia
Kepala Negara itu menyebut setelah UU Cipta Kerja disahkan, masih dibutuhkan banyak sekali Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk bisa efektif.
Aturan tersebut diselesaikan paling lambat tiga bulan.
"Bahwa undang-undang Cipta kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan," tutur Jokowi.
Jokowi menambahkan pemerintah masih membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah.
"Pemerintah berkeyakinan melalui undang-undang Cipta kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka," katanya.
TERPOPULER
