Gatot Nurmantyo Ribut Dilarang Masuk Bareskrim Polri dan 4 Berita Lain

Suara.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dilarang menjenguk para petinggi KAMI yang ditahan di Bareskrim Polri. Penolakan tersebut sempat menimbulkan ketegangan.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim telah mengantongi sejumlah nama yang menjadi aktor di balik demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain dua berita di atas, berikut Suara.com merangkum berita terpopuler lainnya sepanjang Kamis (15/10/2020).

1. Ini yang Picu Gatot Nurmantyo Cs Ribut di Gedung Bareskrim Polri

Kedatangan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020) diwarnai keributan.

Pantauan Suara.com, kericuhan itu terjadi karena rombongan Gatot tak diberikan izin untuk membesuk sejumlah tokoh KAMI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita hoaks.

Baca selengkapnya

2. Soal Tudingan Aksi UU Ciptaker Ditunggangi, Mahfud MD: Aktornya Ada Dua

Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara terkait kabar adanya aktor dibalik aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Mahfud MD mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang didapatkan dari penelusuran intelijen negara.

Baca selengkapnya

3. Marissa Haque: UU Cipta Kerja Bikin 87 Persen Muslim Indonesia Murtad

Marissa Haque menyebut UU Cipta Kerja bisa bikin muslim di Indonesia pindah Agama alias murtad. Bahkan dia menyebut jumlahnya, sampai 87 persen.

Istri Ikang Fawzi tersebut menyebut jika Omnibus Law ini akan memberikan dampak negatif untuk beberapa pihak.

Baca selengkapnya

4. Berhubungan dengan Juniornya, Prajurit TNI Ini Dipecat dan Dipenjara

Terbukti melakukan hubungan intim dengan juniornya sesama prajurit yang juga berjenis kelamin laki-laki, prajurit TNI Praka P dipenjara 1 tahun. 

Selain itu, Pengadilan Militer Semarang juga menjatuhkan hukuman pemecatan kepada prajurit TNI Praka P.

Baca selengkapnya

5. Keras! Jokowi Ditantang Debat Pasal UU Ciptaker, Buktikan Siapa yang Hoaks

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdebat mengupas perbedaan pasal-pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam berbagai versi.

Debat itu dilakukan guna membuktikan siapa yang menyebar hoaks sesungguhnya.

Baca selengkapnya