Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali akan menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Cipta Kerja.
Tak tanggung-tanggung 6.000 mahasiswa rencananya akan turun mengepung Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020) ini.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejak pukul 10.00 WIB, tampak situasi di depan Istana Negara tak terlihat adanya gerakan massa yang melakukan demonstrasi.
Lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Barat mengarah ke Istana dan Harmoni masih banyak kendaraan berlalu lalang. Begitu pun dengan arah sebaliknya.
Sementara arus kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Utara juga masih tampak bisa dilalui beberapa kendaraan. Terlihat sejumlah trafic cone hingga kawat berduri siap dibentangkan.
Adapun dari Taman Pandang depan Istana Negara terlihat sejumlah personel kepolisian disiagakan. Sejumlah mobil taktis hingga motor tril milik personel TNI dan Polri juga disiagakan.
Ribuan Personel
Ada sebanyak 8 ribu personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemda yang dikerahkan untuk mengamankan aksi tolak UU Ciptaker yang digelar para mahasiswa.
"Sekitar 8.000 lebih personel gabungan TNI Polri dan Pemda ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan.
Yusri mengatakan, akan ada personel yang akan dicadangkan dan akan 'stand by' di Mapolda Metro Jaya. Jumlahnya, lanjut dia, mencapai 10 ribu personel.
"Serta cadangan 10 ribu yang stand by di Polda," sambungnya.
Koordinator Wilayah BEM Seluruh Jabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Bagas Maropindra sebelumnya mengatakan, mahasiswa akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat.
Demonstrasi akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Bagas menekankan aksi ini merupakan aksi damai
"Lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," kata Bagas dalam pernyataan resmi.
Sebelum aksi, mereka telah menyampaikan empat pernyataan sikap. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut UU Cipta Kerja.
TERPOPULER
