Wapres Maruf Ingin Indonesia Jadi Produsen Produk Halal Dunia Pada 2024

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin menargetkan Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia pada 2024. Menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, ia yakin keinginan tersebut dapat terwujud.

Secara resmi pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia/MUI terkait Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2020). KNEKS sendiri dibentuk untuk upaya pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Hal tersebut dilakukan pemerintah karena selama ini Indonesia hanya menjadi konsumen produk-produk halal dan memberikan stempel kepada produk yang masuk ke tanah air. Dengan dibentuknya KNEKS, Maruf berharap bisa mendorong Indonesia tidak lagi hanya konsumen saja.

"Keinginannya di 2024 menjadi produsen halal dunia, karena kita yakin. Kenapa? Karena kita punya potensi. Konsumen dalam negeri kita sudah besar. Tinggal bagaimana kita menjadi produsen halal sebagai global hubnya," kata Maruf.

Bersamaan dengan itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan target awal pemerintah ialah bakal mengekspor produk-produk halal Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kalau menurut data statistik dari Dana Moneter Internasional, Indonesia menempati posisi ketiga dari segi ekspor dengan presentase 10,7 persen. Indonesia berada di bawah Uni Emirat Arab (UEA).

Sementara kalau secara global, Indonesia baru mencapai 3,8 persen terkait ekspor produk halal. Menurut Airlangga, Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar.

Karena itu maka pemerintah bakal mendorongnya dengan cara pengembangan kawasan industri halal serta jaminan produk halal.

Pemerintah juga bakal memberikan kemudahan untuk sertifikasi produk halal bagi masyarakat termasuk di kawasan ekonomi khusus.

"Diharapkan bisa mempercepat proses-proses yang ada di kawasan industri bahkan juga di kawasan ekonomi khusus yang sudah ada, itu kami juga mendorong agar ada kluster khusus di kawasan halal," kata Airlangga.