Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi merampungkan berkas penyidikan tersangka Dadang Suganda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau atau RTH di Pemerintahan Kota Bandung tahun 2012-2013.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikr menyebut penyidik antirasuah telah menyerahkan barang bukti maupun tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum/JPU KPK.
"Hari ini penyidik KPK melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka Dadang Suganda kepada JPU. Sebelumnya berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap P21," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (27/10/2020).
Ali mengatakan, penahanan tersangka makelar tanah itu, kini menjadi tanggung jawab JPU selama 20 hari terhitung sejak 27 Oktober 2020 sampai 15 November 2020. Dadang dititipkan di rumah tahanan KPK Kavling C-1 Gedung KPK lama.
Sekaligus, JPU KPK menyusun surat dakwaan Dadang selama 14 hari kedepan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung.
"Persidangannya akan dilaksanakan di PN Tipikor Bandung," ujar Ali.
Ali mengatakan selama proses penyidikan KPK telah memanggil sejumlah saksi. Diantaranya, Walikota Bandung Oded Mohamad Danial, Dada Rosada, Edi Siswadi (mantan Sekda Kota Bandung), pengawai Bank BJB, pegawai BRI, pegawai Bank Mandiri, pegawai Bank Bukopin, dan pegawai Bank BCA.
"Selama proses penyidikan telah diperiksa sebanyak 205 saksi," tuturnya.
Seperti diketahui, Dadang dijerat KPK sebagai makelar tanah. Dia membeli sejumlah tanah warga untuk dijual kepada pemerintah kota Bandung dengan harga mahal.
Baca Juga: KPK Soroti Hadiah Sepeda dari Daniel Mananta Untuk Jokowi, Kenapa?
Dadang menguntungkan diri sendiri karena diduga mengambil keuntungan mencapai Rp30 miliar.
"Terdapat selisih pembayaran antara uang yang diterima DSG dari pemrintah kota Bandung dengan pembayaran kepada pemilik atau ahli waris sebesar Rp30,18 miliar. Sehingga DSG diduga diperkaya sama dengan selisih pembayaran ini," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pantuali Siregar.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.
Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat, Tomtom Dabbul Qomar serta anggota DPRD Bandung periode 2009-2014, Kadar Slamet.
