Infografis
"Saya sarankan kepada pemerintah, tak usah pedulikan ajakan pembangkangan sipil dari aktivis ngehek itu, misalnya tak bayar pajak itu tak mungkin terjadi. Pemogokan berkelanjutan? Tak mungkin terjadi. Penolakan ini hanya oleh sedikit kelompok saja, tetapi dibesar-besarkan secara opini oleh media," kata dia.
"Ajakan pembangkangan sipil oleh kaum aktivis ngehek itu hanya implementasi kebencian kepada pemerintah, bukan soal membela hak-hak buruh, atau hak-hak rakyat lainnya. Akademisi kok ngajaknya pembangkangan sipil, akademisi itu mestinya dijalur norma bukan jalur menyimpang," Ferdinand menambahkan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempertanyakan siapa yang akan bertanggungjawab ketika terjadi pembangkangan sipil. "Siapa juga yang akan bertanggung jawab menjamin pembangkangan sipil berjalan pasti tanpa kekerasan," kata dia.
Dia mengajak para aktivis dan akademisi yang menggulirkan pembangkangan sipil untuk kembali ke jalur formal, yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika tak setuju dengan UU Cipta Kerja.
"Pembangkangan sipil ini politiklah. Ajak distrust ke pemerintah, nggak bayar pajak ini too much. Ini ada perbedaan ya. Kita mesti taatlah," kata Yasonna.
"Ini bukan lagi berbahaya, sangat mengerikan. Kita ajak orang yang tak paham untuk pembangkangan sipil," dia menambahkan.
Dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera Bivitri Susanti menjelaskan bahwa pembangkangan sipil adalah ketika masyarakat sipil tidak menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik. "Jadi persis seperti sekarang ini proses legislasi sangat tertutup, unjuk rasa direspon dengan kekerasan, ke MK pun banyak keraguan yang muncul dan tidak cepat," kata dia.
Pmbangkangan sipil merupakan respon dari publik kepada pemerintah ketika sudah tidak ada solusi alias mengalami jalan buntu.
Baca Juga: Pembangkangan Sipil, Haris Azhar: Ramai-ramai Tidak Bayar Pajak
