Dikritik Milenial karena Cibir Demo, Megawati: Kalian Jangan Menjeng Doang

Megawati mengakui, sudah belajar dari China dan Jepang soal metode menghadapi bencana alam. Menurutnya, Indonesia jauh tertinggal dari kedua negara tersebut.

"Kalian mungkin heran kenapa ketua umum bisa tahu? Karena saya belajar. Saya juga pengin kalian itu belajar, jangan mejeng doang," tutur Megawati.

Dalam arahannya itu, Megawati juga menyinggung banyak kalangan milenial yang sukses. Namun, umumnya mereka yang sukses adalah yang berprofesi sebagai pengusaha. 

"Tapi yang lain? Yang saya maksud, berapa banyak rakyat yang sudah kamu tolong? Saya ingin rakyat punya harapan. Partai ini, membawa kemajuan dan kesejahteraan ke depan. Tapi bagaimana (bisa) kalau manja? Ya ngamuk lah saya. Bilang milenial tak boleh dimanja," kata Megawati. 

Megawati pun tak menyangka pernyataannya dijadikan bahan diskusi di acara televisi.

"Gara-gara omongan saya, sampai banyak talkshow. Wah keren saya. (Pernyataan saya) Sampai dibawa talkshow. Padahal ya rakyat Indonesia memang harus digembleng untuk punya fighting spirit, tahu membawa Indonesia maju ke depan, membawa rakyat sejahtera," kata Megawati.

Dikecam

Pernyataan Megawati Soekarnoputri karena menganggap anak muda alias milenial hanya bisa berdemo hingga berujung perusakan, kini menjadi sorotan sejumlah pihak.

Terkait hal ini, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pun berpesan kepada Megawati agar membuka memori lamanya.

Hal yang dimaksud Nining adalah ketika momen Megawati memprotes adanya kenaikkan harga BBM pada 2008 atau ketika SBY menjabat sebagai presiden.

Megawati bahkan ketika itu sempat bercucuran air mata karena mengaku sedih melihat kondisi rakyat. Air mata Megawati tumpah di acara Rakernas PDI-P di Makassar.

Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca dengan kejadian 22 tahun silam tersebut. Bukan justru setelah menjadi partai penguasa melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lain yang melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/10/2020) malam.

Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI meminta agar Megawati melihat akar masalah sehingga muncul gerakan protes di masyarakat.

Bukan menyoroti soal fasilitas yang rusak saat massa aksi mulai memanas.

"Yang harus dinilai oleh pemerintah atau Bu Mega, semestinya adalah kenapa masyarakat marah sehingga adanya kerusakan? Bukan penyebabnya yang dipersoalkan, malah kerusakan itu yang disorot," ujar Koordinator Kajian Isu BEM SI, Alif Zulfikar Syahroni.

Sedangkan Perwakilan Mahasiswa Sumatera Selatan, Kamis (29/10/2020), Bagas Pratama  mengatakan, jika terjadi tindakan perusakan saat aksi massa, maka silakan pihak kepolisian mengusut dan melakukan pembuktian hukumnya.

Perusakan yang demikian inilah yang disebut kebablasan demokrasi.

“Bu Mega, kalau masalah demonstran yang menciptakan kerusakan, ya bisa diusut toh,” ujar Bagas kepada Suarasumsel.Id.

Ia mengatakan, Megawati perlu kembali mengingat apa yang diberbuat selama memimpin negara.

Jika dibandingkan dengan kerusakan fasilitas umum saat aksi, justru banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tanda tangan kebijakan para penguasa.

“Lihat saja, kebijakan yang malah berdampak pada kerusakan alam lingkungan. Izin investasi diobral, dan bagaimana pencapaiannya,” tanya Bagas.