Jokowi Turunkan Target Sertifikat Tanah Dari 10 Juta Jadi 7 Juta, Mengapa?

Suara.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan 1 juta sertifikat tanah secara langsung kepada 30 perwakilan penerima sertifikat dan diikuti secara virtual warga penerima sertifikat di 31 Provinsi dan 201 kabupaten kota. Penyerahan sertifikat tanah kepada perwakilan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2020).

"Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Mengingat ini sebelum program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), setiap tahun, ini sebelum 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat se-Indonesia," kata Jokowi dalam sambutannya.

Manurutnya, jika pemerintah hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat tanah per tahun, artinya butuh waktu 160 tahun untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

"Bapak ibu mau menunggu 160 tahun? Karena di seluruh tanah air ini yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Karena di tahun 2015 baru ada 46 juta sertifikat, jadi masih kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500 ribu, artinya nunggunya 160 tahun," ujar dia.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil untuk menyelesaikan sertifikat dan bekerja dengan target yang ia berikan. Dia pun memperingatkan Menteri Sofyan Djalil dan jajarannya agar jangan meleset dari target yang ia berikan.

"Dan yang saya berikan, target itu betul-betul nggak main. Kita janjian, kalau targetnya nggak tercapai hati-hati. Kepala kantor di kabupaten kota hati-hati, Kanwilnya di provinsi juga hati-hati, Menterinya juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati, kita bekerja dengan target," tuturnya.

Kendati demikian, ia mengklaim sejak tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan 5,4 juta sertifikat tanah. Dari sebelumnya pada 2015 hanya 500 ribu, kemudian meningkat pada 2016 menjadi 1,1 juta sertifikat tanah yang diterbitkan oleh pemerintah.

Jokowi pun menargetkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djal untuk menerbitkan sebanyak 9,3 juta sertifikat pada 2018. Lalu pada 2019 meningkat menjadi 111,2 juta sertifikat yang dikeluarkan pemerintah.

Namun pada tahun 2020, Jokowi hanya menagetkan kepada Menteri ATR/BPN menerbitkan 7 juta sertifikat dari target semula 10 juta sertifikat tanah, lantaran faktor pandemi Covid-19.

"Tahun ini, sebetulnya saya beri target 10 juta, tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin insyaAllah ini bisa tercapai," ucap dia.

Jokowi menyebut total sertifikat tanah yang dibagikan secara langsung dalam lima tahun di seluruh Indonesia sebanyak 2,4 juta.

"Pokoknya setiap saya ke daerah sertifikat dibagikan, entah 5 ribu, 7 ribu, 10 ribu, 12 ribu pernah. Saya hitung sudah 2,4 juta yang saya bagikan langsung. Yang lain-lain yang bagikan pak menteri, kanwil," katanya.