Suara.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik sikap pemerintah yang tebang pilih dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19.
Menurutnya, perlakuan pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 terhadap masyarakat dengan elite agama berbeda.
Hal itu disampaikan oleh Abdul melalui akun Twitter miliknya @abe_mukti.
Ia menyebut para pedagang pasar dikejar-kejar oleh aparat hingga tak diizinkan berjualan dengan alasan tak memenuhi protokol kesehatan.
"Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19," kata Abdul seperti dikutip Suara.com, Senin (16/11/2020).
Sikap pemerintah tersebut membuat tak sedikit masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka.
Namun, sikap pemerintah justru berbeda terhadap elit politik hingga elit agama.
Para elite politik yang melanggar protokol kesehatan ketika Pilkada dibiarkan. Hal itu juga terjadi saat elit agama melanggar protokol kesehatan.
"Elite politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elit agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar," tutur Abdul.
Baca Juga: Pemprov DKI Denda Rizieq karena Bikin Kerumunan, PKB: Itu Bukan Prestasi!
Dalam cuitannya, Abdul menyayangkan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, sikap tersebut telah melukai rasa keadilan.
"Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan," tuturnya.
Rizieq Gelar hajatan Undang 10 Ribu Orang
Habib Rizieq Shihab menggelar pesta pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020). Sekitar 10 ribu orang diundang untuk menghadiri pesta pernikahan di tengah masa PSBB tersebut.
Pesta tersebut telah melanggar aturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah karena menimbulkan banyak kerumunan hingga tak patuh mengenakan masker dan menjaga jarak.
Satgas Penanganan Covid-19 mengaku tak mampu mencegah kerumunan tersebut. Sebagai gantinya, Satgas memberikan bantuan 20 ribu masker kepada Rizieq sebagai 'upaya terakhir' pencegahan penularan Covid-19.
