Suara.com - Kedutaan Besar China untuk Amerika Serikat mengatakan akun Twitter-nya diretas setelah me-retweet cuitan Presiden Donald Trump yang mengatakan bahwa Demokrat melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden.
"Jika seseorang curang dalam Pemilu, seperti yang dilakukan oleh Demokrat, mengapa Pemilu tidak segera dibatalkan? Bagaimana suatu Negara bisa dijalankan seperti ini?," cuit Trump pada hari Rabu.
Menyadur Sky News, Jumat (11/12/2020) cuitan Trump tersebut kemudian tampak di-retweet oleh akun Twitter kedutaan besar China di AS dan momen itu ditangkap oleh seorang reporter Reuters yang kemduian di posting dengan menuliskan: "Retweet yang menarik."
Melihat kejadian tersebut, kedutaan China yang berada di AS mengklaim bahwa akunnya diretas dan tidak me-retweet apa pun pada hari Rabu.
"Akun twitter Kedutaan Besar China diretas sore ini dan kami mengutuk tindakan seperti itu. Untuk klarifikasi, Kedutaan tidak melakukan retweet apa pun pada 9 Desember." jelas Kedutaan China melalui akun Twitternya.
Twitter langsung memberikan label cuitan Trump tersebut, dengan mengatakan: "Klaim tentang penipuan pemilu ini masih diperdebatkan."
Trump secara konsisten membuat tuduhan telah terjadi penipuan pemilu tanpa memberikan bukti apa pun - klaim yang berulang kali ditolak oleh pejabat negara bagian dan federal.
Dalam upaya hukum terbarunya untuk membatalkan pemilu, presiden dan 17 negara bagian yang mendukungnya telah mendukung gugatan Texas terhadap negara bagian Michigan, Georgia, Pennsylvania, dan Wisconsin.
Presiden Trump meminta Mahkamah Agung untuk mencegah negara bagian tersebut berpartisipasi dalam pemungutan suara Electoral College pada hari Senin.
Pakar hukum pemilu mengatakan gugatan Texas hanya memiliki sedikit peluang untuk berhasil dan tidak memiliki kelayakan hukum.
Sengketa retweet tersebut juga muncul hanya beberapa hari setelah China mengkritik AS setelah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat China atas tindakan mereka di Hong Kong.
Kementerian luar negeri China memanggil diplomat tertinggi AS di China untuk mengungkapkan kemarahan dan kecaman keras dan berjanji untuk mengambil tindakan balasan.
AS pada hari Senin memberlakukan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap 14 pejabat China atas peran mereka dalam mengadopsi undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong, dan diskualifikasi Beijing bulan lalu terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.
China telah dituduh melanggar janji "satu negara, dua sistem" untuk mempertahankan kebebasan politik dan ekonomi yang lebih besar, yang dibuat ketika Inggris menyerahkan kembali wilayah itu pada 1997.
TERPOPULER
