Pengadaan Vaksin Covid-19 di Jerman Dikritik, Bagaimana dengan Indonesia?

Suara.com - Berlin kini mendapat tekanan dari para pakar dan politisi karena dianggap tak mengamankan cukup dosis vaksin virus corona untuk program vaksinasi. Sementara di Indonesia, program vaksinasi akan berjalan 15 bulan.

Para pakar dan politisi Jerman mengkritik pemerintah di Berlin terkait kebijakan mengamankan pasokan vaksin yang cukup, dalam program vaksinasi massal virus corona di negara itu.

Sebagai bagian dari skema pengadaan vaksin Uni Eropa, pasokan vaksin buat Jerman bergantung kepada izin yang diberikan regulator di tingkat Eropa.

Namun ternyata, UE membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan negara-negara lainnya seperti Inggris, AS, dan Kanada untuk memberikan lampu hijau.

Sejauh ini hanya vaksin BioNTech-Pfizer yang diizinkan untuk digunakan di negara-negara anggota UE.

Secara keseluruhan UE hanya memesan sebanyak 300 juta dosis vaksin selama musim panas, meskipun banyak alternatif vaksin lainnya yang diyakini tersedia bagi mereka.

Frauke Zipp, dokter ahli saraf yang juga penasihat Akademi Ilmu Pengetahuan Leopoldina, mengkritik parlemen Jerman karena kurangnya rencana yang matang terkait pengadaan vaksin.

“Saya menganggap situasi saat ini sebagai kegagalan besar,“ katanya kepada surat kabar Jerman Die Welt, Sabtu (02/01).

“Mengapa mereka tidak memesan lebih banyak vaksin selama musim panas demi mengamankan pasokan?“

BioNTech tingkatkan produksi

BioNTech sebelumnya menyatakan, mereka sedang berusaha meningkatkan produksi vaksin setelah mendapat tekanan untuk menambah pasokan buat Uni Eropa.

Sementara itu Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, menanggapi gencarnya kritik, membantah anggapan bahwa pemerintah lamban dalam menyiapkan program vaksinasi massal di sana.

“Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan,“ kata Spahn dalam siaran lewat stasiun TV swasta RTL.

Spahn menjelaskan, pihak pemerintah telah mengantisipasi kurangnya pasokan vaksin dan "memprioritaskan" siapa yang akan disuntik vaksin pada akhir Januari.

Menteri Luar Negeri Luksemburg, Jean Asselborn, juga membela strategi yang telah disiapkan UE.