Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai jika anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning tidak objektif, melankolis sekaligus politis terkait sikapnya yang menolak divaksin Covid-19.
Pasalnya sebagai Dewan yang duduk di Komisi yang membidangi kesehatan, kata Lucius, sikap penolakan Ribka seharusnya jauh hari disampaikan. Karena sudah seharusnya itu menjadi fungsi kontrol DPR terkait kebijakan vaksinasi pemerintah.
Kekinian, Ribka baru menyatakan ogah disuntik vaksin satu hari jelang vaksinasi perdana dengan Presiden Jokowi menjadi orang pertama.
"Nah ketika sehari lagi kebijakan vaksinasi akan mulai dilakukan dan hari ini sudah berlangsung, Ribka baru mengajukan keberatan maka terlihat ia cuma makhluk politis yang ingin mencuri panggung saja. Ia juga tak mencerminkan wakil rakyat yang mestinya sejak awal menyuarakan kegelisahan publik terkait penanganan pandemi," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (13/1/2021).
Lucius menambahkan alasan kenapa kemudian sikap penolakan vaksinasi yang dilontarkan Ribka justru menggambarkan dirinya yang tidak objektif.
"Apalagi banyak tuduhan-tuduhan yang menyertai pernyataan Ribka mulai dari pembisik Jokowi lah, latar belakang menkes yang bukan dokter lah, dan lain-lain, terlihat betul motivasi Ribka yang lebih fokus pada sosok-sosok saja bukan pada kebijakan. Kalau begini kan Ribka terlihat sangat melankolik dan tidak obyektif," kata Lucius.
Lucius mengatakan sikap penolakan Ribka terhadap vaksinasi yang baru saja ia utarakan itu bisa diminta pertangungjawaban oleh publik.
"Karena urusan kebijakan maka mestinya Ribka yang dimintai tanggung jawabnya sekarang, kenapa tidak sejak awal menuntaskan persoalan vaksin ini bersama pemerintah?" ujar Lucius.
"Jadi anggota DPR memang bisa dengan mudah terjebak pada sekedar perebutan panggung saja. Enggak penting isinya, ngga penting argumennya, enggak penting komitmennya, yang penting sensasinya," tandasnya.
Sebelumnya, Ribka secara tegas menolak divaksin Covid-19 apapun jenisnya, bahkan ia lebih memilih membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. Pernyataan Ribka bertolak belakangan dengan langkah Presiden Jokowi yang menjadi orang pertama menjalani vaksinasi Covid-19.
"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).
Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.
"Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya.
Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.
TERPOPULER
