Suara.com - Partai Hanura turut menyayangkan sikap rasis yang dinyatakan Ambroncius Nababan kepada Natalius Pigai.
Ambroncius diketahui pernah menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Papua dari Hanura.
Hal itu diketahui lewat unggahan politikus Partai Demokrat Yam Harahap yang mengunggah gambar serta cuitan terkait sikap rasis Ambroncius.
Dalam cuitannya, Yan membahas sikap Ambroncius yang menghina Natalius Pigai selaku orang Papua.
Padahal saat menjadi bacaleg, Ambroncius meminta dukungan kepada orang Papua.
"Manusia rasis ini ternyata pernah minta dukungan, doa dan restu warga Papua yg telah dihinanya. Manusia tak ada ahlak," tulis Yan seperti dikutip Suara.com, Minggu (24/1/2021).
Menanggapi itu, Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika menyesalkan sikap rasis Ambroncius.
Ia berujar Ambroncius yang kerap beraktivitas di Papua tidak seharusnya menyatakan hal itu kepada Natalius Pigai.
"Sangat menyesalkan perilaku rasis ataupun komentar bernada rasis hanya karena perbedaan pendapat. Tidak seharusnya itu dilakukan apalagi oleh beliau yang aktivitasnya banyak di Papua juga selama ini," kata Gede kepada Suara.com, Minggu (24/1/2021).
Diketahui, aktivis Pro Demokrasi, Nico Silalahi mengecam keras rasisme yang menghantam eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
Nico Silalahi mengomentari unggahan akun Facebook diduga milik Ambroncius Nababan yang disebut-sebut menyandingkan Natalius Pigai dengan seekor gorilla.
"Sebagai orang Batak dengan kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Papua, terkhusus bagi bang @NataliusPigai2 yang menjadi korban rasis akibat tulisan si bangsa* itu. Semoga ulah JAHANAM itu tidak berdampak pada suku Batak di Papua," ujar Nico Silalahi lewat jejaring Twitter miliknya, Minggu (24/1/2021).
Nico Silalahi mendesak Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti kasus Ambroncius Nababan yang bertindak rasis ke Natalius Pigai.
Pasalnya, kata Nico Silalahi, apabila diabaikan begitu saja maka Presiden Jokowi secara tidak langsung mendukung adanya rasisme.
"Jika Ambroncius Nababan sang pelaku Rasis Jahanam ini tidak ditindak maka sama artinya dengan Presiden Jokowi sengaja memelihara pendukungnya agar berbuat rasis," cetus Nico Silalahi.
Dalam kicauannya, Nico Silalahi tampak sangat murka dengan rasisme terhadap Natalius Pigai.
Sampai-sampai, dia meminta disediakan ring tinju agar bisa menghajar Ambroncius Nababan.
"Tolong berikan ring tinju agar saya bisa mengajarkan bangsat ini untuk tidak berlaku rasis dengan kepalan tangan," tandasnya.
Sebelumnya, akun Facebook dengan nama Ambroncius Nababan mengundang perhatian publik lantaran dituding melakukan rasisme terhadap Natalius Pigai.
Ambroncius Nababan membagikan narasi yang membandingkan Natalius Pigai dengan gorilla dan kadal gurun.
Dia mengunggah foto tersebut usai Natalius Pigai mengatakan bahwa menolak vaksin Covid-19 adalah hak asasi rakyat.
"Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Vaksin sinovac itu dibuat untuk manusia bukan untuk gorilla apalagi kadal gurun. Karena menurut UU Gorilla dan kadal gurun tidak perlu divaksin. Faham?" tukas Ambroncius Nababan.
Hak Asasi Rakyat
Natalius Pigai menegaskan rakyat memiliki hak untuk menolak vaksin Covid-19. Menurutnya, hak tersebut telah dijamin dalam Undang-undang.
Melalui akun Twitter miliknya @nataliuspigai2, hak rakyat untuk menolak vaksin diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Bab II mengenai Hak dan Kewajiban.
Pada bagian kesatu hak Pasal 5 ayat 3 berbunyi, "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya."
"Jadi, hak asasi rakyat tolak vaksin," kata Natalius Pigai seperti dikutip Suara.com, Selasa (12/1/2021).
Natalius meminta pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengancam rakyat yang menolak melakukan vaksinasi.
Seharusnya, lanjut Natalius, pemerintah membangun gagasan bahwa melakukan vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk sukarela.
"Jangan ancam rakyat, tapi pemerintah Jokowi mesti dan harus bangun gagasan 'sukarela dan sukarelaisme' dalam pelayanan vaksin Covid-19," ungkap Natalius.
Menurut Natalius, rakyat memiliki tanggungjawab sendiri atas kesehatan. Sehingga seharusnya tidak mendapatkan paksaan dari pemerintah.
"Rakyat memiliki tanggungjawab moril untuk kesehatan. Itulah cara pandang litigate government dan respek pada HAM @jokowi," tukas Natalius Pigai.
TERPOPULER
