REGIONAL:
Suara.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, terkait tuduhan kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Hal itu dia sampaikan saat menggelar konfrensi pers di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021).
Menurutnya, isu yang menyatakan kalau dirinya pernah bertemu sejumlah kader Partai Demokrat hanyalah dinamika dalam partai politik. Bahkan, kata dia, Luhut juga mengaku didatangi oleh para kader partai berlambang mercy tersebut.
"Jadi dinamika dalam partai politik itu biasa. Ya seperti itu dan Pak LBP pernah cerita sama saya, 'saya juga didatangi oleh mereka-mereka'. Casenya juga sama. Tapi tidak ribet begini," kata Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan itu juga menepis isu yang menyatakan kalau dia mau maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, pekerjaaan sebagai KSP sudah banyak sehingga tidal tersebit dalam pikirannya terkait hal itu.
"Terus di bilangin mau jadi Presiden, yang tidak-tidak saja itu. Ah kerjaan gua setumpuk gini ngurusin yang enggak-enggak saja. Jangan lah membuat sesuatu, ini kaya dagelan. Lucu-lucuan," kata dia.
Eks Panglima TNI itu juga menyinggung isu kudeta yang menyeret namanya. Moeldoko mengandaikan, seandainya ia memiliki senjata, mana mungkin bisa langsung menodong para kader Partai Demokrat untuk datang pada dirinya.
"Moeldoko mau kudeta? Lah kudeta apa. Anggaplah saya punya senjata, Panglima TNI pingin jadi Ketua Demokrat. Emang bisa gua todong senjata para DPC, DPD, 'eh datang sini, gua todong senjata'," papar Moeldoko.
Moeldoko menjelaskan, sebuah partai tentunya mempunyai aturan yang termaktub dalam AD/ART. Bagi dia, isu yang berkembang saat ini cuma sebatas 'emosional kapital'.
"Semua kan ada aturan AD/ART dalam sebuah partai politik, jangan lucu-lucuan begitu ah. Jadi kalau kita bicara Human Kapital, itu bukan intelektual Kapital yang pertama, emosional kapital," ungkap dia.
Untuk itu, Moeldoko meminta semua pihak untuk tenang dalam merespons hal tersebut. Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa pertemuan untuk minum kopi tidak perlu meminta izin pada Presiden Joko Widodo.
"Jadi tenang, merepons sesuatu. Masa gua ngopi harus izin Presiden, gila apa? Ngopi-ngopi saja kok harus izin Presiden. Ini berlebihan, jangan begitu lah," tutup dia.
TERPOPULER