Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro perlu dilakukan jika ditemukan ada masarakat di wilayahnya yang terpapar Covid-19.
"Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala Desa, RW atau RT saja," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Sehingga kata Jokowi, jika terdapat satu orang yang terpapar Covid-18, di sebuah RT, tidak perlu melakukan lockdown di seluruh kota. Ia juga tak ingin, lockdown diberlakukan seluruh kota, jika hanya satu kelurahan yang terpapar Covid-19.
"Jangan sampai, yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya 1 kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota untuk apa ? Yang sering kita keliru di sini," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dua minggu lalu sudah ia sampaikan perlunya PPKM berkala mikro atau micro lockdown di tingkat kelurahan dan RT/RW.
Seingga pembatasan kegiatan masyakarat, tidak merusak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi
"Dua minggu yang lalu kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown skala mikro, mikro Lockdown, ini tidak merusak pertumbuhan ekonomi tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lakukan adalah dalam skala skala Kelurahan RW, RT," tutur Jokowi.
Karenanya, Kepala Negara meminta para Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 secara rinci.
"Wali kota wakil walikota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 ini secara detil, ngerti betul dimana barang itu ada, sampai di tingkat Kelurahan RW atau RT.
Sebab kata Jokowi, kebijakan pembatasan masyakarat tidak bisa dilakukan seperti negara lain
Berkaca dari negara, perekonomian jatuh karena melakukan lockdown satu negara, satu provinsi dan satu kota.
"Enggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown. Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain lockdown seluruh negara, lockdown 1 provinsi 1 kota, perekonomian jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," tutur Jokowi.
Kata Jokowi, kepala daerah juga harus memberikan perhatian serius baik dari sisi pengobatan, penyediaan bed rumah sakit dan kesiapan tenaga media. Ia juga meminta kepala daerah untuk tidak ragu meminta bantuan kepada pemerintah pusat TNI dan Polri terkait penanganan Covid-19.
"Tentu saja treatment, isolasi ini harus mendapatkan perhatian yang serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan penyediaan bed Rumah Sakit, kesiapsiagaan tenaga medis harus selalu dicek selalu dimonitor dan jangan ragu untuk kalau memang dirasa kurang jangan ragu untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri," katanya.
TERPOPULER
