alexametrics

Kepala BNPT: Propaganda Terorisme di Media Sosial Meningkat Saat Pendemi

Bangun Santoso | Muhammad Yasir
Kepala BNPT: Propaganda Terorisme di Media Sosial Meningkat Saat Pendemi
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar usai Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional yang diadakan BNPT di Studio TVRI, Senayan, Jakarta, Minggu (14/2/2021) malam. [Suara.com/Muhammad Yasir]

Kelompok teroris dan radikalis memanfaatkan platform media sosial seiring banyaknya masyarakat yang beraktivitas di media sosial saat pendemi

Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut, penyebaran paham terorisme dan radikalisme di media sosial meningkat selama masa pendemi Covid-19. Fenomena tersebut secara global terjadi di seluruh belahan dunia.

"Bahkan dalam working group united nations anti-terrorism telah mengingatkan kepada semua, kita harus mewaspadai proses radikalisasi yang dijalankan oleh kelompok-kelompok jaringan terorisme melalui sosial media yang secara masif terjadi peningkatan di berbagai daerah di seluruh dunia," kata Boy Rafli di sela-sela acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, di Jakarta, Minggu (14/2/2021) malam.

Menurut Boy Rafli, kelompok teroris dan radikalis memanfaatkan platform media sosial seiring dengan banyaknya masyarakat yang beraktivitas di media sosial saat masa pendemi.

Sehingga, kata dia, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam memilah dan memilih informasi di media sosial.

Baca Juga: Kontra Narasi Propaganda Terorisme, BNPT Bentuk Gugus Tugas Pemuka Agama

"Jadi pola itu semakin meyakinkan kepada kita semua bahwa mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai penggunaan sosial media di dalam mengantisipasi adanya penyampaian paham-paham radikal yang mengarah terorisme ini adalah sesuatu program yang juga menjadi prioritas kita," ujarnya.

Boy lantas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan upaya propaganda kelompok terorisme dan radikalisme yang tersebar di media sosial. Terlebih jika informasi atau pesan tersebut tidak sejalan dengan nilai hukum dan ideologi bangsa Indonesia.

"Ini tentu kita harus imbangi dengan literasi dan edukasi. Sehingga masyarakat pada akhirnya dapat dengan bijak memilih mana informasi yang bermanfaat dan mana informasi yang justru berpotensi membahayakan masyarakat," katanya menambahkan.

Komentar