Penolak Vaksin Tak Dapat Bansos, Lapor Covid-19: Tak Etis, Itu Hak Rakyat!

Suara.com - Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19 menilai ancaman Presiden Joko Widodo menarik bantuan sosial dan layanan administrasi publik bagi penolak vaksin COVID-19 tidak akan efektif mensukseskan program vaksinasi.

Inisiator Lapor COVID-19 Irma Hidayana mengatakan hal tersebut sama dengan pemaksaan hak warga negara dan tidak direkomendasikan oleh badan kesehatan dunia (WHO).

"Itu tidak efektif dan tidak etis, karena Bansos itu kewajiban pemerintah, sementara vaksinasi itu hak masyarakat, jadi tidak seharusnya pemerintah begitu, ini bukan trade off atau pertukaran," kata Irma saat dihubungi Suara.com, Senin (15/2/2021).

Dia menyebut seharusnya pemerintah lebih bersikap persuasif dan edukatif menggandeng para penolak vaksin akan percaya bahwa vaksin tersebut aman dan penting untuk pengendalian pandemi Covid-19.

"Dari pada menghukum sebaik kita mempelajari dulu kenapa mereka menolak, kalau mereka menolak berdasarkan saintifik jadikan itu bahan evaluasi, berikan edukasi yang menguatkan keyakinan masyarakat bahwa itu aman," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada 9 Februari 2021.

Dalam Pasal 13 A ayat 4 ditetapkan sejumlah sanksi bagi penolak vaksin. Saksinya antara lain adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi dan denda.

Tiga sanksi itu dapat diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Sementara Pasal 13B dijelaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat 4 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.