Suara.com - Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Bareskrim Polri, Jakarta untuk membahas terkait penerapan UU ITE. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepahaman.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan dalam pertemuan yang digelar Selasa (23/2/2021) ini pihaknya bersama Dittipidsiber Polri membahas gagasan tata kelola penanganan kasus-kasus terkait penerapan UU ITE dalam kerangka hak asasi manusia (HAM) dan alternatif mediasi dalam penyelesaiannya.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman awal bersama. Dimana kedua belah pihak akan menindaklanjuti dengan pertemuan konkret mekanisme penanganan dan kontribusi masing-masing dalam penanganan kasus berbasis ITE.
"Penting menjaga prinsip HAM guna kepentingan publik dalam memanfaatkan ruang sosial media, termasuk di dalamnya skenario penegakan hukum, termasuk bagaimana menggunakan rabat plan of action," kata Anam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).
Lebih lanjut, Anam mengatakan kerangka kerja bersama kedua lembaga akan dibahas lebih lanjut dalam tim bersama yang akan mendalami prinsip HAM, mekanisme penegakan hukum, termasuk koordinasi antar lembaga.
Sementara itu, hadir dalam pertemuan tersebut, Komisioner Komnas HAM Hairansyah Ahmad. Ia mengatakan kolaborasi Komnas HAM dan Polri sangat penting dalam penerapan UU ITE.
"Melihat bahwa penerapan UU ITE saat ini mempunyai polemik dalam upaya penegakan hukum, oleh karenanya penting bagi Komnas HAM RI dan POLRI untuk berkolaborasi membangun mekanisme bersama guna penanganan kasus ujaran kebencian, hoax, dan kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi lainnya yang berlandaskan hak asasi manusia termasuk di dalamnya mediasi HAM," tandasnya.
Pertemuan hari ini dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM RI Hairansyah dan M. Choirul Anam beserta staf Komnas HAM, sementara dari Dittipidsiber dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, SIK dan jajaran.
TERPOPULER
