Sidang Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung Kembali Digelar di PN Jaksel

Suara.com - Sidang lanjutan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) akan kembali digelar pada Senin (8/3/2021). Sidang peradilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin ini beragendakan pemeriksaan saksi.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, sidang pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.

Untuk diketahui, sidang kasus ini telah dimulai sejak Senin (1/2/2021) dengan agenda pembacaan dakwaan. Kemudian diikuti dengan sidang lanjutan, yakni pemeriksaan terdakwa, saksi fakta dan saksi ahli. Kemduian pada sidang sebelumnya, Senin (1/3/2021), JPU kembali menghadirkan satu saksi ahli dan saksi fakta.

Dalam sidang itu terungkap, fakta berdasarkan keterangan saksi ahli dari Puslabfor Mabes Polri, ditemukan fraksi solar dan tinner di setiap lantai gedung Kejagung RI yang terbakar.

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 11 tersangka. Lima tersangka adalah buruh bangunan yang berinisial S, H, T, K, dan IS, kemudian mandor bangunan berinisial UAM.

Selain itu, tersangka RS sebagai Direktur PT APM yang memroduksi pembersih cairan Top Cleaner. Tersangka NH sebagai Kasubbag Sarpras dan pejabat pembuat komitmen Kejagung.

Selanjutnya, tersangka MD yang perannya sebagai peminjam bendera perusahaan PT APM. Berikutnya, tersangka JM selaku konsultan pengadaan Alumunium Composite Panel (ACP) 2019 merangkap direktur pabrik penyedia ACP merek Seven. Terakhir, tersangka IS sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung pada tahun 2019.

Dari enam tersangka kelompok pekerja, kemudian dibagi dalam tiga berkas perkara. Berkas pertama untuk tersangka T, H, K, dan S. Berkas kedua tersangka IS dan berkas ketiga mandor UAM.

Dari hasil penyidikan polisi menyimpulkan tidak menemukan unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran Gedung Kejagung yang menyebabkan kerugian Rp1,12 triliun itu. Atas perbuatannya, para tersangka dikenai Pasal 188 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (Antara)