Masyarakat Adat Lumbis Hulu Pilih NKRI Ketimbang Malaysia

Suara.com - Masyarakat di tiga desa Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang saat ini masih berstatus outstanding boundary problems dengan Malaysia, menyatakan tetap setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga desa yang dimaksud tersebut adalah Desa Tetagas, Lipaga, dan Kabungolor statusnya saat ini masih abu-abu atau belum memiliki kepastian masuk NKRI atau Negeri Sabah, Malaysia.

Namun masyarakat adat setempat menolak apabila hasil perundingan akhir nantinya dinyatakan bergabung dengan Malaysia.

Ketua Adat Syuku Dayak Tahol, Kalpianus Kilik, menyatakan dengan tegas menolak untuk bergabung dengan Malaysia karena nenek moyangnya sangat mencintai NKRI.

Kalpianus menyatakan jumlah penduduk pada ketiga desa itu mencapai 100 keluarga dan menolak apabila diajak bergabung dengan Malaysia.

Pria yang mengaku putra asli dari ketiga desa di Kecamatan Lumbis Hulu yang masih berstatus OBP ini menginginkan agar pemerintah terus memperjuangkan dengan sekuat tenaga untuk tidak melepas wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan patok perbatasan yang dipasang sejak penjajahan Belanda dan Inggris belum pernah berubah dan masyarakat adat telah mengakui bahwa tapal batas itulah yang sah memisahkan kedua negara bertetangga ini.

Kalpianus yang juga Ketua Lembaga Adat Tahol Kabupaten Nunukan ini berpendapat Pemerintah Indonesia juga telah membangun ketiga desa ini dengan memberikan bantuan dana desa  sejak 2016.

Hal itu dinilai membuktikan pemerintah Indonesia mengakui ketiga desa adalah wilayah NKRI dan Malaysia pun tidak pernah keberatan atas pembangunan yang dilakukan selama ini.

Ketua Adat Dayak Tahol sangat mengharapkan pemerintah Indonesia memperjuangkan dengan maksimal agar ketiga desa di Kecamatan Lumbis Hulu tidak lepas dari genggaman NKRI.

"Apapun yang terjadi NKRI adalah negara kami dan kami menolak untuk bergabung dengan Malaysia," kata Kalpianus.

Bahkan masyarakat pada tiga desa tersebut sangat yakin bahwa patok perbatasan antara Indonesia-Malaysia yang sudah ada sekarang menjadi acuan dalam pengukuran tapal batas nantinya. [Antara]