Pakar Sebut Myanmar Menyerap Pelajaran yang Salah dari Indonesia

Reza Gunadha | Rima Suliastini | Suara.com

Selasa, 23 Maret 2021 | 10:08 WIB
Pakar Sebut Myanmar Menyerap Pelajaran yang Salah dari Indonesia
Aung San Suu Kyi di pengadilan internasional Den Haag, Belanda. (Foto: AFP)

Suara.com - Pakar politik menyebut Myanmar menyerap pelajaran yang salah dari proses transisi demokrasi di Indonesia.

Dia juga menyebut barisan jenderal militer di Myanmar terinspirasi oleh kudeta Soeharto dalam menggulingkan musuh politik.

Nehginpao Kipgen, Asisten Profesor dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Asia Tenggara, Jindal Global University menyayangkan para jenderal Myanmar karena tak menyerap ilmu itu secara luas.

"Sebelum Myanmar beralih ke pemerintahan semi-sipil pada tahun 2011, pimpinan militer mempelajari secara cermat model transisi demokrasi di Indonesia," tulisnya di situs berita Channel News Asia yang disarikan Senin (22/3/2021).

Kipgen menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi modern dengan masyarakat sipil yang berkembang pesat. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap militer di Indonesia juga sangat tinggi.

"Angkatan bersenjata yang dihormati dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik bahkan dari presidennya sendiri, menjadikannya model yang patut ditiru."

Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing. (AFP)
Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing. (AFP)

Pakar politik ini menyebut, Myanmar meninggalkan pelajaran paling berharga dari bab kedua sejarah Indonesia.

"Militer Myanmar mungkin telah terinspirasi oleh bara api rezim Orde Baru di Indonesia, tapi mereka gagal menyerap pelajaran dari transisi demokrasi di Indonesia."

"Pada April 1998, Soeharto menolak tawaran kelompok garis keras militer untuk mengumumkan keadaan darurat, dan memilih mengalihkan kekuasaan di bawah kerangka konstitusional rezim Orde Baru kepada wakil presiden BJ Habibie."

Ia juga menjelaskan, setelah pemimpin politik sipil mengambil alih, peran keterlibatan militer dalam politik sengaja dikurangi secara bertahap.

Hal ini menjadi sorotan Kipgen, karena militer Myanmar telah menunjukkan niat untuk melakukan transfer kekuasaan kepada kelompok sipil tapi berhenti secara konsisten.

"Militer membuat undang-undang pemilu yang melarang siapa pun yang dihukum untuk bergabung dengan partai politik, yang mengharuskan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengusir pemimpinnya Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi, yang memaksa partai tersebut dan sekutunya untuk memboikot pemilu 2010."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Presiden Tiga Periode, Mahfud MD Sebut Orde Baru Tanpa Batasan Masa Jabatan

Presiden Tiga Periode, Mahfud MD Sebut Orde Baru Tanpa Batasan Masa Jabatan

Kaltim | Senin, 15 Maret 2021 | 17:20 WIB

Walhi: Sejak Orde Baru hingga Sekarang SDA Indonesia Dikelola Tidak Adil

Walhi: Sejak Orde Baru hingga Sekarang SDA Indonesia Dikelola Tidak Adil

News | Jum'at, 29 Januari 2021 | 13:13 WIB

Potret Razia Tilang Era Orde Baru, Cukup Banyak Motor Honda di Jalanan

Potret Razia Tilang Era Orde Baru, Cukup Banyak Motor Honda di Jalanan

Otomotif | Rabu, 13 Januari 2021 | 09:02 WIB

Terkini

KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan

KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:47 WIB

Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan

Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:38 WIB

Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal

Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:35 WIB

Hikmahanto: Tuduhan Israel ke Hizbullah Soal Tewasnya Prajurit TNI Masih Narasi Politik

Hikmahanto: Tuduhan Israel ke Hizbullah Soal Tewasnya Prajurit TNI Masih Narasi Politik

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:31 WIB

Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH

Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:30 WIB

Tiga Jembatan Darurat Percepat Pemulihan Akses di Wilayah Terdampak Bencana

Tiga Jembatan Darurat Percepat Pemulihan Akses di Wilayah Terdampak Bencana

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:27 WIB

Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR

Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:26 WIB

Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Dorong Pemulihan Sumatera Lebih Cepat

Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Dorong Pemulihan Sumatera Lebih Cepat

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:20 WIB

Prabowo Saksikan 10 MoU RI-Korea Selatan, Perkuat Kemitraan Strategis

Prabowo Saksikan 10 MoU RI-Korea Selatan, Perkuat Kemitraan Strategis

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:16 WIB

Akhirnya Israel Khianati AS, Stok Rudal Tomahawk Makin Sedikit

Akhirnya Israel Khianati AS, Stok Rudal Tomahawk Makin Sedikit

News | Rabu, 01 April 2026 | 17:14 WIB