Suara.com - Kabupaten Banyuwangi merupakan sentra pangan. Setiap tahun, daerah ini mengalami surplus beras dan itu sebabnya, tidak membutuhkan beras impor, kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
“Banyuwangi tidak perlu impor beras. Di sini selalu surplus, bahkan beras Banyuwangi dikirim ke berbagai daerah. Kemarin sudah saya rapatkan dengan dinas terkait, kita hitung neraca beras, dan jelas bahwa tidak perlu beras impor masuk daerah ini,” ujar Ipuk Fiestiandani dalam laporan Beritajatim, Selasa (23/3/2021).
Pada 2020, Banyuwangi menghasilkan 788.971 ton gabah kering giling atau setara 495.079 ton beras (data Dinas Pertanian dan Pangan). Tingkat konsumsi beras sebesar 165.411 ton. Pada 2020 terdapat surplus 329.668 ton beras.
Memasuki Januari-Maret 2021, produksi GKG Banyuwangi 158.892 ton atau setara 99.705 ton beras.
Tingkat konsumsi Januari-Maret 2021 sebesar 41.415 ton sehingga terdapat surplus 58.290 ton beras.
”Riset kita, konsumsi beras per kapita warga Banyuwangi sekitar 94,47 kilogram per orang per tahun. Jadi kita sudah hitung, tahun 2021 ini kita targetkan produksi sekitar 491.000 ton beras, lalu tingkat konsumsi sekitar 165.000 ton, maka ada surplus 325.000 ton beras. Dengan surplus yang besar, tentu tidak perlu beras impor masuk Banyuwangi,” ujar Ipuk Fiestiandani.
Ipuk Fiestiandani menegaskan tidak ingin beras impor masuk ke daerah sentra pangan, seperti Banyuwangi, karena bisa berakibat pada turunnya harga gabah di tingkat petani.
“Kalau beras impor masuk, harga gabah petani bisa semakin tertekan. Makanya kami tidak ingin beras impor masuk Banyuwangi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan nilai tambah petani, pemerintah daerah mendorong pengembangan beras organik.
Sejumlah lahan beras organik kini terus dikembangkan di Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi juga memberi bantuan pupuk organik secara merata ke seluruh kecamatan dan desa.
”Dengan beras organik, ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Ipuk Fiestiandani.
TERPOPULER
