Presiden Papua Barat Benny Wenda Umumkan 12 Kabinet: Kami Setara dengan RI

Suara.com - Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat, mengumumkan pembentukan kabinet, Sabtu (1/5/2021).

Melalui pernyataan tertulis, Benny mengumumkan pembentukan 12 departemen yang akan bekerja di bawah kabinet baru.

Sementara nama-nama menteri yang menjabat dalam kabinetnya masih dirahasiakan atas alasan politik serta keamanan.

Berikut 12 departemen yang dibentuk tersebut:

1. Departemen Luar Negeri
2. Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara
3. Departemen Dalam Negeri
4. Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan
5. Departemen Urusan Politik
6. Departemen Urusan Indonesia
7. Departemen Urusan Melanesia
8. Departemen Urusan Wanita
9. Departemen Sosial dan Budaya
10. Departemen Kepolisian
11. Departemen Pertahanan
12. Departemen Keuangan

Dalam rilisnya, dijelaskan bahwa Departemen Luar Negeri Papua Barat akan memimpin jaringan ULMWP dengan misi diplomatik di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa, Inggris, AS dan Pasifik.

Sementara itu, Departemen Pertahanan Papua Barat akan diisi oleh komandan militer yang memimpin Tentara Papua Barat dengan Panglima Tertinggi Jenderal Mathias Wenda.

Pengumuman itu disebar pada 1 Mei, sebagai peringatan atas 58 tahun invasi Indonesia ke Papua Barat pada tahun 1963.

"Kabinet baru dan departemen pemerintah akan memprioritaskan lingkungan alam kita dan membela hak-hak semua makhluk hidup di Papua Barat."

"Misi diplomatik kami akan terlibat dengan pemerintah atau lembaga mana pun di dunia yang bersedia mendukung perjuangan kami dalam menentukan nasib sendiri."

Benny Wenda juga menekankan, Papua Barat setara dengan Indonesia dalam forum internasional.

"Kita siap bekerja dengan komunitas internasional untuk mengadakan referendum kemerdekaan damai dan mewujudkan visi kami untuk Papua Barat yang merdeka."

"Hari ini kami menandai tonggak sejarah lain dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah dan mengembalikan orang-orang saya ke tempat yang selayaknya dalam komunitas bangsa-bangsa."

Ditolak TPNPB-OPM

Beberapa waktu lalu, Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mengecam klaim Ketua ULMWP Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintah sementara Republik West Papua.

Kepala Staf Umum Komnas TPBNPB - OPM Mayjen Terryanus Satto mengatakan, deklarasi pemerintahan sementara dan penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara adalah kegagalan kelompok itu sendiri.

 "Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri. Kami tidak mengakui klaim itu," kata Terryanus Satto kepada Suara.com, Rabu (2/11/2020).

Ia menjelaskan, TPNPB - OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena deklarasi tersebut diumumkan di negara asing, yakni Inggris.

Karenanya, deklarasi Benny Wenda dan ULMWP tak memunyai legitimasi mayoritas bangsa Papua, dan juga dilakukan di luar wilayah hukum revolusi nasional pembebasan Papua Barat.

"Kami juga tidak mengakui klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara. Sebab, Benny Wenda adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international, warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat," kata dia.

Satto mengatakan, deklarasi pembentukan pemerintah Republik West Papua tapi dilakukan di Inggris tidak logis. 

Begitu pula Benny Wenda yang mengklaim diri sebagai presiden sementara Republik West Papua tapi berkantor di Inggris, "Tidak bisa diterima akal sehat."

Merugikan rakyat Papua

Sementara Juru Bicara TPNPB - OPM Sebby Sambom menegaskan,  Klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan rakyat bangsa Papua untuk merdeka penuh dari penjajahan kolonial Indonesia.

"Klaim Benny Wenda jelas merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Markas Pusat Komnas TPNPB - OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," kata Sebby.

Selain itu, kata dia, sepak terjang Benny selama ini justru menunjukkan Ketua ULMWP tersebut bekerja untuk kepentingan kapitalis atau pemodal asing Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, ketimbang rakyat Papua.

"Benny Wenda kerja kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, America dan Australia, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi kemerdekaan bangsa Papua," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua ULMWP Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik West Papua di Inggris, Selasa 1 Desember 2020.

 Selain itu, ULMWP mengumumkan Benny Wenda sebagai presiden sementara yang merepresentasikan Papua di kancah internasional.

ULMWP juga mengumumkan susunan kabinet serta perdana menteri Republik West Papua akan dipublikasikan dalam waktu dekat.