Suara.com - Divisi Propam Mabes Polri segera menggelar sidang etik terhadap Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Prasetijo merupakan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri yang menerima suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan perangkat sidang etik. Mulai dari ketua komisi etik hingga anggotanya.
"Kita sedang ajukan ke Kapolri persiapan sidang," kata Sambo kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).
Meski begitu, Sambo belum menyampaikan kapan kiranya sidang etik terhadap Prasetijo itu akan digelar. Dia hanya memastikan setiap anggota Polri yang melakukan suatu tindak pidana akan diproses secara etik.
"Setiap anggota polri yang melakukan tindak pidana pasti kita lanjut ke sidang etik," katanya.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya memvonis Prasetijo 3,5 tahun penjara. Selain itu, dia juga dibebani denda sebesar Rp100 juta.
"Memutuskan menghukum Prasetijo Utomo tiga tahun enam bulan penjara dan Rp100 juta, subsider penjara enam bulan," kata Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan vonis di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/3).
Vonis yang diberikan majelis hakim terhitung lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU sebelumnya menuntut Prasetijo dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta.
"Majelis tidak sependapat dengan jaksa, menurut Hakim pidana tersebut terlalu ringan. Keadaan berat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melawan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi hukum," ujar Hakim Ketua Muhammad Damis.