alexametrics

Selain Dituntut 2 Tahun, Jaksa Minta Rizieq Dicabut Hak Berormas 3 Tahun

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah
Selain Dituntut 2 Tahun, Jaksa Minta Rizieq Dicabut Hak Berormas 3 Tahun
Habib Rizieq Shihab dalam persidangan kasus kerumunan massa Petamburan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021). [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]

Jaksa mendakwa Rizieq dalam lima pasal alternatif.

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara resmi menuntut Habib Rizieq Shihab dengan hukuman penjara selama 2 tahun dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat. Selain itu, jaksa juga meminta majelis hakim memberikan tambahan pidana agar Rizieq dicabut haknya terlibat keormasan.

Awalnya jaksa menyatakan Rizieq telah bersalah lantaran menghasut masyarakat melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dalam acara di Petamburan. Rizieq pun kemudian dituntut untuk hukuman 2 tahun penjara dalam kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab atau Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq Shihab dengan pidana selama pidana 2 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa," kata jaksa saat bacakan tuntutan di PN Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).

Rupanya tuntutan tak sampai disitu, jaksa dalam tuntutannya juga meminta majelis hakim memberikan tambahan pidana terhadap Rizieq agar mencabut haknya terlibat dalam organisasi masyarakat atau ormas. Tak tanggung-tanggung, jaksa minta Rizieq dicabut hak ormasnya selama tiga tahun.

Baca Juga: Habib Rizieq Dituntut 10 Bulan Penjara Terkait Kasus Kerumunan Megamendung

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab atau Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq Shihab agar dilakukan pencabutan jabatan sebagai anggota, pemimpin, pengurus ormas selama tiga tahun," tutur jaksa.

Adapun sebelumnya jaksa mendakwa Rizieq dalam lima pasal alternatif yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu ada Pasal 216 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan atau ketiga Pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lanjut, pasal 14 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 82A ayat (1) jo 59 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 tenang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Hakim Rencanakan Gelar Sidang Tuntutan Rizieq Kasus Kerumunan Sore Ini

Komentar