Muncul Petisi Tutup PT TPL, Kembalikan Tanah ke Masyarakat Adat

1. Pemerintah Pusat (KLHK) mencabut Izin PT. TPL
2. Pemerintah Kabupaten Menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba dan menerbitkan SK Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya.
3. Hentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi kepada masyarakat adat
4. Pihak kepolisian memberikan perlindungan terhadap MA di kawasan Danau Toba, dan bersikap adil dalam menegakkan hukum serta menerapkan Standar HAM sebagaimana Perkap Kapolri No.8 tahun 2009.

Untuk memberikan petisi tersebut, klik DI SINI.