REGIONAL:
Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memberikan kritikan tajam kepada Presiden Joko Widodo. Dalam kritikan terbuka ini, BEM UI menyebut Presiden Jokowi sebagai "King of Lip Service".
Kritikan ini dibagikan di akun media sosial BEM UI, baik di Twitter maupun Instagram. BEM UI menyoroti berbagai janji Jokowi yang tidak ditepati, dan menyebut sang presiden kerap mengobral janji.
"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," tulis BEM UI di Instagram seperti dikutip oleh Suara.com, Minggu (27/6/2021).
BEM UI menagih berbagai janji Jokowi, mulai dari masalah revisi UU ITE hingga penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut BEM UI, seluruh janji yang ditetapi itu membuat Jokowi terkesan "lip service" saja.
"Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk 'lip service' semata," kritik BEM UI.
Berikut merupakan poin-poin BEM UI mengenai pernyataan Jokowi yang tidak ditepati:
1. Demo Dulu, Direpresi Kemudian
BEM UI menyoroti pernyataan Jokowi yang sempat meminta masyarakat untuk berdemo demi kebaikan pemerintah. Jokowi bahkan menyebut rakyat keliru jika tidak mau mendemo pemerintah.
"Saya kanget sebetulnya didemo. Karena apa? Apapun... apapun... pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau enggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana 'tolong saya didemo'. Pasti saya suruh masuk," kata Jokowi, Selasa (8/11/2020).
Faktanya, pemerintah masih belum bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin berdemo. Hal ini terungkap dari temuan tindakan kekerasan aparat dan pembungkaman negara terhadap aksi-aksi protes menolak Omnibus Law di berbagai wilayah.
Pada May Day 2021, demo di Jakarta berakhir dengan kekerasan, pembatasan, dan penangkapan ratusan orang serta penghalangan akses bantuan hukum.
Tak hanya itu, KontraS juga telah menerima 1.500 aduan kekerasan aparat selama demo penolakan UU Cipta Kerja. Kemudian pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021, aparat menangkap mahasiswa.
2. UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)
Presiden Jokowi sempat melontarkan janji di tengah polemik multiinterpretasi UU ITE. Ia berjanji akan merevisi UU ITE jika undang-undang itu tidak bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini. Karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.
TERPOPULER
