REGIONAL:
Suara.com - Politisi Partai Demokrat, Andi Arief, menuliskan contoh permintaan maaf presiden melalui akun Twitter pribadinya @Andiarief.
Dalam cuitannya itu, ia menuliskan permintaan maaf dengan kata ganti orang pertama 'Saya, Presiden Indonesia'.
"Saya, Presiden Indonesia. Memohon maaf atas ucapan, tindakan dalam menangani covid," cuitnya seperti dikutip oleh Suara.com, Kamis (8/7/2021).
Di samping itu ia juga menambahkan bahwa permohonan maaf itu mencakup para menteri yang menganggap enteng Covid-19.
"Maafkan juga para menteri yg jadikan covid sebagai gurau canda dan enteng2an," tambahnya.
Selanjutnya, ia juga menuliskan bahwa ambisi Indonesia menuju negara maju gagal.
"Kini ambisi ekonomi 7 %gagal, dan Indonesia menuju negara gagal. Selanjutnya Mari bersatu," pungkasnya.
Sebelumnya, Andi Arief tegas mengkritik pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Kritikan tersebut ia ungkapkan melalui cuitan-cuitan di akun Twitternya.
Pada Selasa (6/7/21), Andi Arief sebut Presiden bebek lemah dalam penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali.
Andi Arief sebut Jokowi seperti bebek lemah yang hanya menerima laporan dari Luhut Binsar Panjaitan perihal pelaksanaan PPKM.
"Presiden saat ini alami 'fase bebek lemah," cuit cuitnya seperti dikutip pada Selasa, 6 Juli 2021.
Andi Arief juga sebut Presiden Jokowi seperti raja terkungkung dalam Istana.
"Bagai raja terkungkung di Istana menerima laporan saja," ungkapnya.
Sedangkan, menurut Andi Arief, Luhut dibiarkan marah-marah dan bekerja sendiri. Sedangkan Menteri Kesehatan, katanya, lemah dalam urusan birokrasi.
Dikritik Fadli Zon
Penanganan Covid-19 di Indonesia juga dikritik oleh anggota DPR RI Fadli Zon. Dia menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
"Kalau mau serius, harusnya presiden @jokowi langsung memimpin penanganan Covid-19," kata Fadli seperti dikutip Suara.com, Jumat (2/7/2021).
Fadli menilai, kebijakan penanganan Covid-19 sejak masa awal pandemi selalu salah.
Oleh karenanya, sudah seharusnya Jokowi turun tangan memimpin langsung penanganan Covid-19.
"Prediksi pemerintah soal Covid-19 sejak awal tahun lalu seringkali (selalu) salah," ungkapnya.
Seperti diketahui, lonjakan kasus Covid-19 semakin hari semakin menunjukkan kondisi memprihatinkan.
Presiden Jokowi mengumumkan akan mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat mulai besok, 3 Juli 2021.
Jokowi kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan Covid-19 di pulau Jawa dan Bali.
“Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menunggu hasil kinerja Luhut yang dapat dilihat dari implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.
"Tentang penunjukkan pak Luhut, ya, sudahlah yah sudah ditunjuk. Karena yang penting itu sekarang menurut saya dalam situasi ini pelaksanaan PPKMnya saja dulu lah kita lihat," kata Dicky.
"Setelah dua minggu ini sepertii apa implementasinya, sesuai tidak dengan yang diskenariokan," tambahnya.
Dicky pun tidak bisa berkomentar jauh kalau memang Jokowi menganggap penunjukkan Luhut dianggap tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 dari segala sektor. Meski dirinya sudah sering mengungkapkan peran penting dari Menteri Kesehatan yang juga harusnya ikut andil.
"Kan saya sudah sampaikan berkali-kali peran menkes dan segala macam. Ya, kalau dianggap oleh pak presiden mekanismenya seprti ini ya kita lihat dua minggu ke depan seperti apa hasilnya. Menurut saya fairnya gitu saja."
TERPOPULER
