Suara.com - Pemprov DKI Jakarta disebut telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa PPKM Darurat. Namun hingga sekarang masih belum ada kepastian kapan program itu akan dilaksanakan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tengah menunggu arahan Presiden Joko Widodo untuk mulai melakukan pembagian. Pasalnya sebagain dana BST diberikan oleh Pemerintah Pusat.
"Kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, kita ikut," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Kendati demikian, Riza menilai di masa PPKM darurat ini seharusnya masyarakat mendapatkan bansos dalam bentuk uang, bukan sembako. Dengan demikian maka akan membantu perputaran roda ekonomi warga.
"Ya lebih baik tunai," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ia pun sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Ia mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lesari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri mengenai kesiapan Pemprov menyalurkan bansos ini.
"Jadi saya komunikasi sama bu Premi, katanya confirmed pak (BST) dua bulan, pemerintah pusat mintanya dua bulan. mulainya kapan? 'Oh iya pak sedang persiapan' gitu," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/7/2021).
Saat sudah disalurkan nanti, Mujiyono menyebut masyarakat akan mendapatkan jatah Rp 300 ribu untuk dua bulan. Karena dibagikannya langsung dua tahap, maka uang yang bakal diterima adalah Rp 600 ribu.
Baca Juga: Anies Siapkan Rp623 Miliar, Warga DKI Siap-siap Dapat BST Rp600 Ribu Selama PPKM Darurat
"Jadi Rp 600 ribu ya," jelasnya.
Mujiyono menjelaskan, anggaran untuk BST ini didapatkan dari pengalihan dana (refocusing) sejumlah program yang dianggap bukan prioritas di masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya seperti rehabilitasi panti sosial dan sekolah.
"Rehab panti didrop. Terus rehab sekolah, jadi enggak prioritas, jadi dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp 623 miliar," katanya.
Politisi Demokrat itu menyebut anggaran Rp 623 miliar itu disiapkan hanya untuk warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sebab seperti penyaluran BST sebelumnya, Pemprov DKI hanya mendistribusikan bantuan ke dua wilayah itu.
Sementara untuk wilayah sisanya di Jakarta Selatan, Pusat, Utara, dan Barat akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat.
Karena itu, untuk waktu pencairan kepada masyarakat, Mujiyono belum bisa memastikannya. Sebab Anies masih menunggu kesiapan dari pemerintah pusat.
