Suara.com - Polemik dugaan kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyebabkan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinonaktifkan terus didalami Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Bahkan pada Selasa (13/7/2021) ini, Komnas HAM memanggil psikolog untuk dimintai keterangannya.
“Hari ini telah mendalami dengan ahli psikologi. Gambaran terkait prinsip dasar assessment, metode, kode etik dan metode dasar prinsip kerja wawancara dan informed consent,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M Choirul Anam dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (13/7/2021).
Dia mengemukakan, Komnas HAM juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pakar lainnya, seperti ahli Hukum Administrasi Negara.
“Penggalian keterangan Ahli pada 13-14 Juli 2021 melalui daring. Penggalian keterangan tersebut bertujuan menggali karakteristik, metode instrumen TWK, perangkat hukum serta pihak-pihak yang terlibat di dalam proses alih status pegawai KPK tersebut,” jelasnya.
Diharapkan dengan pemeriksaan sejumalh pakar membuat dugaan kejanggalan TWK semakin terang menderang.
“Komnas HAM berharap pelaksanaan penggalian ahli terkait proses, pola kerja atau metode, perangkat hukum dan prosedur TWK Pegawai KPK akan semakin jelas dan terang,” kata Anam.
Seperti diketahui penyidik senior KPK, Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK melaporkan oknum pimpinan KPK ke Komnas HAM.
"Ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek dari tindakan sewenang-wenang itu banyak pelanggaran HAM," kata penyidik senior KPK Novel Baswedan di Jakarta seperti yang dikutip dari Antara.
Baca Juga: Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Pegawai KPK Nonaktif Terkait TWK
Novel mengatakan terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas hingga masalah beragama.
Menurutnya, hal itu sama sekali tidak pantas dilakukan dan sangat berbahaya. Novel meyakini TWK hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik dan berintegritas.
