Tak Kunjung Cair, DPR Minta Pemda Rincikan Hambatan terkait Realisasi Insentif Nakes

Suara.com - Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah daerah segera merincikan hambatan apa saja yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran insentif bagi tenaga kesehatan.

Pasalnya sejauh ini masih banyak pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum melunasi pembayaran insentif nakes. Di sisi lain, Muhaimin sekaligus meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat pencairan dana ke daerah.

"Segera cairkan insentif untuk para nakes. Mereka telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kita semua. Kita tahu sudah lebih dari seribu nakes yang gugur. Jangan sampai pencairan insentif buat mereka dihambat," kata Muhaimin, Jumat (23/7/2021).

Muhaimin mengingatkan kepada pemda untuk menganggarkan insentif nakes secara cermat dengan merumuskan kebutuhan penganggaran insentif nakes. Mengingat, kata dia proses penyesuaian anggaran masih terus dilakukan karena kebutuhan saat pandemi sangat tinggi. Sehingga insentif nakes dapat segera disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.

Selain itu, Gus Muhaimin juga meminta Pemerintah Pusat segera membantu daerah dengan cara memberikan solusi bagi daerah yang kesulitan melakukan realisasi anggaran insentif nakes.

Sementara itu untuk pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan solusi serta membantu pemda dalam merealisasikan insentif dan membenahi pendataan nakes yang bertugas menangani Covid-19.

"Pemerintah pusat dan pemda harus meningkatkan koordinasi sehingga alokasi kebutuhan untuk insentif nakes di setiap daerah valid dan sesuai dengan kebutuhan," tandasnya.

Perlu Perhatian Ekstra

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer memandang perlu perhatian lebih terkait pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien Covid-19.

Demer menilai, beban kerja yang ditanggung oleh nakes di masa pandemi Covid-19 ini amatlah berat. Belum lagi mereka harus menanggung resiko terpapar Covid-19 baik pada diri mereka atau bagi keluarga yang berinteraksi dengan mereka di rumah.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tanpa bermaksud mengesampingkan prosedur dan aturan main, seharusnya insentif untuk tenaga kesehatan bisa diprioritaskan. Bayarkan tepat waktu. Bahkan jumlahnya mesti ditingkatkan. Dan tentu ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan resiko yang nakes hadapi,” ungkap politisi asal Bali ini.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas berita pengunduran diri sejumlah nakes beberapa hari belakangan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago, sejumlah tenaga kesehatan (nakes) resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Mereka mundur karena beban kerja dirasa berat dan insentif penanganan pandemi yang dijanjikan pemerintah belum cair.

Selain memperhatikan insentif untuk nakes, Demer juga mengingatkan agar pemerintah segera menyelesaikan tunggakan kepada sejumlah rumah sakit yang memberikan layanan kepada pasien Covid-19.

Dia berharap, kedua hal ini menjadi fokus dan prioritas pemerintah. Nakes dan Rumah Sakit adalah dua hal yang sangat vital dalam penanganan pasien Covid-19. Ini sangat menentukan dalam peningkatan angka kesembuhan.

Menurutnya, selain rendahnya tingkat penularan, tingginya angka kesembuhan adalah sebagai indikator keberhasilan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19.