KPK Siapkan Bantahan Hadapi Banding Edhy Prabowo

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menghadapi banding atas vonis lima tahun penjara eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut lembaganya tentu telah menyiapkan memori banding untuk bantahan atas upaya hukum Edy Prabowo tersebut.

"Tentu terkait upaya hukum yang diajukan oleh para terdakwa maka kami akan siapkan kontra memori banding sebagai bantahan atas dalil upaya hukum dimaksud," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (23/7/2021).

Sementara itu, kata Ali, Jaksa KPK telah mempelajari hasil putusan dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Namun, Ali menyatakan bahwa Jaksa tidak akan mengajukan banding.

"Setelah kami pelajari, analisa JPU dalam tuntutannya telah diambil alih majelis hakim dalam pertimbangannya sehingga kami tidak mengajukan upaya hukum banding," kata dia.

Resmi Banding

Tak diterima divonis lima tahun penjara, Edhy Prabowo resmi mengajukan banding. Pengajuan banding itu diaku tim penasihat hukum Edhy, Soesilo Aribowo.

"Iya, banding. Kemarin (diajukan resminya)," kata Soesilo dikonfirmasi, Jumat (23/7/2021).

Soseilo mengungkapkan alasan pengajuan banding karena menurutnya majelis hakim lebih tepat menerapkan pasal 11 Undang-Undang Tipikor kepada kliennya tersebut.

"Kalau dipaksakan kasus ini lebih pas ke pasal 11," ucap Soesilo.

Divonis 5 Tahun Bui dan Hak Politik Dicabut

Ketua Majelis Hakim Albertus Usada sebelumya memvonis Edhy penjara selama lima tahun bui.  Edhy juga harus membayar denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan," kata Hakim Albertus saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. 

Majelis Hakim Albertus juga memberikan pidana pembayaran uang pengganti terhadap Edhy mencapai Rp 9.687.447.219 dan US$77.000.

Hak politik Edhy untuk dipilih dalam suatu jabatan di pemerintahan juga dicabut selama tiga tahun. Itu berlaku setelah pidana pokoknya selesai. Putusan majelis hakim ini, tak berubah dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Edhy selama lima tahun penjara.

Dakwaan Jaksa

Dalam dakwaan jaksa, Edhy Prabowo disebut menerima suap sekitar Rp 24.625.587.250.000 dan USD 77.000 terkait kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020.

Jaksa Ronald merincikan, penerimaan suap Edhy diterimanya melalui perantara yakni, sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan staf khususnya Safri menerima total USD 77.000 dari bos PT. Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Sedangkan, uang suap senilai Rp 24 miliar juga diterima Edhy juga dari Suharjito. Di mana, Edhy mendapatkan uang itu melalui Amiril Mukminin; staf pribadi istri Edhy, Ainul Faqih dan staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Edhy didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.