Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq mengatakan ada yang ingin menjadikan polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK panggung besar yang ramai dan lama.
"Saya melihat dari perspektif politik, ini ibarat satu panggung kecil. Karena ini perkara kecil. Saya membacanya panggung ini ingin dibuat ramai. Di atas panggung itu ada yang pro kontra, mereka tidak terlalu perduli," kata Mahfudz dalam siaran pers di Jakarta, hari ini.
Menurut dia, dalam panggung besar itu yang penting goalnya, bukan ingin kembali ke KPK.
"Maunya mereka panggung ini dibikin ramai dan panjang. Ujungnya sampai 2024," katanya saat menjadi pembicara dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK, Jumat (13/8/2021).
Mahfudz menyebutkan pada 27 Mei 2021 saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang pegawai KPK mengatakan persoalan ini akan selesai kalau Presiden propemberantasan korupsi.
"Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai sehingga salah satu isu kontestasinya pada 2024, yaitu mana yang propemberantasan korupsi atau tidak pro," kata Mahfudz.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai masalah TWK sudah hampir selesai ketika tereleminasinya 51 orang pegawai KPK dari alih status ASN dan yang sebagian lulus.
"Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan ombudsman, dimana hasilnya ada malaadministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat," imbuhnya.
Selain itu, sambung Hery, mereka meminta Presiden untuk turun tangan. Sebagai orang awam hukum, ia mengaku lebih banyak menyimak.
Baca Juga: Cerita Febri Diansyah Ungkap Temannya Kini Malu Ketahuan Kerja di KPK
Namun kalau sampai meminta Presiden turun tangan langsung, Hery menilai itu berlebihan karena prosesnya sudah berlangsung.
