Infografis
PBB mengadopsi konvensi ini di Jenewa pada tahun 1951. Saat itu Perang Dunia II baru beberapa tahun usai dan dunia tengah menghadapi peningkatan ketegangan politik antara Timur dan Barat.
Awalnya konvensi ini terbatas, utamanya untuk melindungi pengungsi Eropa setelah Perang Dunia II. Karena situasi yang berubah di seluruh dunia, protokol 1967 kemudian muncul dan memperluas ruang lingkup konvensi.
Sekitar 149 negara telah menandatangani salah satu atau kedua konvensi tersebut. Alasan migrasi telah banyak berubah Konvensi Jenewa tentang pengungsi dinilai masih memainkan peran penting hingga hari ini.
Konvensi itu adalah satu-satunya dokumen yang mewajibkan negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, kata Susan Fratzke, analis di Institut Kebijakan Migrasi di Brussel, Belgia.
Namun, saat ini orang-orang terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka karena alasan yang berbeda dari situasi saat Perang Dingin.
Saat ini alasan banyak yang berbeda, utamanya adalah karena gagalnya pemerintahan, perebutan kekuasaan antarkelompok, runtuhnya ekonomi suatu negara, serta ketidakmampuan mencari nafkah di negara asal.
Pada 30 tahun yang lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) bahkan telah mengisyaratkan kesadaran bahwa orang-orang akan punya motivasi baru untuk mengungsi, seperti situasi ekonomi yang sulit di wilayah asal.
"Ini bukan lagi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan dan berharap kehidupan yang lebih baik," Douglas Stafford yang saat itu menjabat sebagai wakil komisaris tinggi UNHCR mengatakan dalam wawancara dengan DW di tahun 1991.
"Kita harus sangat berhati-hati di masa depan tentang bagaimana kita mengatasi masalah migran ekonomi," tegasnya.
Baca Juga: Airbnb Siap Tampung 20.000 Pengungsi Afghanistan Gratis!
Saat ini, hampir setiap negara Afrika telah menandatangani Konvensi Pengungsi dan selama beberapa dekade, beberapa negara Afrika telah menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar pengungsi di dunia.
Namun, para ahli melihat bahwa banyak negara Afrika yang menampung para pengungsi ini sendiri menderita kekurangan sumber daya dan mereka sendiri merupakan negara yang rapuh dengan ekonomi yang sulit.
Tidak ada kemauan politik
Namun, Konvensi Jenewa tentang Pengungsi pun dinilai telah gagal mencapai potensinya. Satu masalahnya adalah kurangnya kewajiban yang mengikat untuk berbagi tanggung jawab, demikian menurut pakar migrasi Abiy Ashenafi, yang mengepalai Unit Migrasi di Pusat Hak Asasi Manusia di Universitas Pretoria, Afrika Selatan.
Konvensi ini juga gagal menyediakan mekanisme pengaduan bagi pengungsi kepada negara tuan rumah, tulisnya dalam email untuk DW.
Masalah lain menurut Susan Fratzke di Belgia, adalah fakta bahwa konvensi ini bukanlah badan eksekutif. Setiap penandatangan harus mengabadikan komitmennya terhadap konvensi melalui undang-undang suaka yang sesuai di negara asal.
