Kembali Jaksa KPK mengingatkan saksi Agus apakah melakukan pertukaran uang ke money changer.
"Seingat saya ada. Tapi saya lupa dari (Rumah) pak Azis itu langsung ke money changer. Saya lupa," kata Agus.
Agus hanya ingat ketika itu, saat Robin melakukan pertukaran uang menggunakan rekeningnya tersebut. Namun, nominal uang Agus mengaku tak tahu.
"Enggak tahu saya nominalnya," ucap Agus.
Jaksa KPK pun membacakan Berita Acara Pemeriksaan milik Agus. Sebagian uang dimasukan ke dalam dompet Robin dan sebagiannya dimasukan ke goodie bag dan ditukarkan ke Money Changer. Robin sampaikan saya bahwa Azis meminta bantuan ke Robin. Tapi saya nggak ngerti maksudnya," jaksa bacakan BAP Agus.
Ketika dikonfirmasi, Agus puun membenarkan isi BAP-nya itu.
"Benar," imbuh Agus
Dalam dakwaan Jaksa KPK, Stepanus menerima suap mencapai Rp 11.025.077.000,00 dan 36 ribu USD. Stepanus dalam mengurus perkara sejumlah pihak dibantu oleh Advokat Maskur Husein yang kini juga sudah menjadi terdakwa.
Sejumlah uang suap yang diterima Stepanus diantaranya yakni dari, Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial mencapai Rp1,65 Miliar.
Kemudian, dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp3.009.887.000,00 dan USD 36 Ribu.
Selanjutnya, dari terpidana eks Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna sebesar Rp 507.390.000,00. Kemudian dari Usman Efendi sebesar Rp525 juta serta terpidana korupsi eks Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sebesar Rp5.197.800.000,00.
"Telah melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis menerima hadiah dan janji berupa uang berjumlah keseluruhan Rp11.025.077.000,00 (sebelas miliar dua puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 36 ribu USD atau setidak-tidaknya sejumlah itu," kata Jaksa Lie Putra Setiawan dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).
Stepanus didakwa melanggar Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 37 Juncto Pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.
TERPOPULER
