REGIONAL:
Suara.com - Untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri, sebuah partai harus menduduki 20 persen kursi di DPR.
Partai yang memenuhi syarat untuk itu hanya PDI Perjuangan. Partai ini sudah memiliki modal 128 kursi di DPR.
Sedangkan partai-partai yang lain mesti memiliki mitra koalisi untuk dapat mengusung pasangan sendiri.
Prediksi yang disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi, nanti bakal muncul tiga poros.
"Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDIP, satu poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya."
Golkar mewacanakan untuk mengusung ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, menjadi calon presiden. Tetapi partai ini belum memenuhi syarat untuk mengusung sendiri Airlangga karena baru punya modal 12,31 persen kursi di DPR.
"Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Pak Airlangga dan nanti capresnya dengan siapa, ya tergantung dari proses dinamika dari komunikasi komunikasi politik yang dilakukan dengan partai-partai yang lain," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam sebuah diskusi di Parlemen.
Partai apa yang masuk poros ketiga? Masih menurut prediksi Baidowi, kemungkinan Partai Nasional Demokrat, dan PAN.
"Di poros yang lain itu, itu tergantung PPP juga, apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Baidowi.
Tetapi PPP belum secara khusus membahas poros-porosan partai sebab pemilu masih dua tahun lagi dan dalam perjalanannya akan dinamis.
"Sekarang terkait dengan manuver partai lainnya, itu sah-sah kalau mau bermanuver. Karena partai politik memiliki strategi masing-masing termasuk dari PPP."
Baidowi menyebutkan PPP sebagai perwakilan partai yang religius akan melengkapi partai-partai yang nasionalis.
Atas prediksi bakal muncul poros ketiga yang disampaikan politikus PPP, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyebut PAN dan PPP memiliki kesamaan. Kedua partai tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden karena terkendala aturan ambang batas.
"Meski hanya wacana atau ngomong-ngomong nonformal, perlu juga seluruh pimpinan partai politik mulai membuka komunikasi intensif untuk menyamakan visi dan persepsi untuk desain pilpres 2024."
Tetapi di internal PAN, sekarang sedang sibuk melakukan pembenahan agar menjadi organisasi yang melek teknologi, selain itu membantu pemerintahan Jokowi untuk percepatan program pemulihan ekonomi nasional, kata Viva.
Mengenai kebijakan partai menyangkut pemilu 2024, pengambilan keputusan diserahkan kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan, sesuai mandat rakernas II yang diselenggarakan pada 31 Agustus 2021.
"Rakernas memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam proses pencalonan capres cawapres di pemilu 2024."
Sementara Partai Nasional Demokrat masih akan menyelenggarakan konvensi pada 2022, salah satu agendanya untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden.
Tetapi konvensi baru akan diselenggarakan setelah Partai Nasional Demokrat memiliki mitra koalisi.
Siapa mitra koalisi partai ini, yaitu partai yang memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan indonesia lebih baik. [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER
