Suara.com - Demokrat memberikan catatan dalam dua tahun perjalanan kepemimpinan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Catatan besar Demokrat yakni kondisi politik dan demokrasi di dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf dianggap semakin buruk.
"Catatan terbesar bagi dua tahun awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo adalah kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang terus memburuk," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).
Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari penilaian berbagai lembaga internasional, seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, maupun dari lembaga survei nasional seperti yang dilakukan SMRC akhir-akhir ini.
"Berdasarkan survei SMRC baru-baru ini, misalnya, masyarakat Indonesia menilai kondisi politik memburuk dalam 2 tahun terakhir. Dari September 2019 ke September 2021, yang menilai kondisi politik baik/sangat baik menurun dari 41% menjadi 26,8%. Sebaliknya, yang menilai buruk/sangat buruk naik dari 14,5% menjadi 24,4%. Data ini berdasarkan Survei Nasional pada September 2021," tuturnya.
Herzaky menambahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara bebas atau free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Indonesia selalu di kategori negara partly free.
Herzaky mengatakan, demokrasi Indonesia merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir hal itu menurut The Economist Intelligence Unit. Demokrasi Indonesia masuk dalam kategori yang belum sempurna menurut laporan tersebut.
"Pemerintahan Joko Widodo perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaikinya. Belum lagi Pemerintahan saat ini harus menghindari godaan besar menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia," tuturnya.
Kemudian yang jadi catatan juga adalah gemuknya koalisi pemerintahan di Parlemen dengan jumlah 82 persen. Menurutnya, kebijakan apapun yang diminta pemerintah akan berjalan mulus.
Catatan penting selanjutnya, kata dia, adalah ruang untuk pihak yang berbeda. Banyak pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah, menghadapi konsekuensi yang sangat serius.
Dari doxing, serbuan fitnah, hoax, peretasan akun, sampai ke upaya perampasan kepengurusan parpol seperti yang dialami Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Harapan kita, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bisa turun dari jabatannya pada tahun 2024 dengan meninggalkan warisan iklim demokrasi yang lebih baik daripada situasi hari ini, di tengah kepungan money politics, post truth politics, dan identity politics," tandasnya.
TERPOPULER
