Suara.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menilai negara Indonesia masih seperti berjalan di tempat seperti pada masa Penjajahan Belanda.
Gatot menjelaskan, pemerintah dan DPR hari ini sangat berpihak pada kepentingan segelintir kaum elite yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat.
"Negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya, kalau begini sama saja kita merdeka tapi masih ada VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), ini permasalahanya," kata Gatot dalam diskusi virtual FNN soal 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Rabu (20/10/2021).
Dia menyoroti orang-orang kaya di Indonesia yang justru menjadi lebih kaya pada masa Pandemi Covid-19, sementara rakyat terus berjuang hidup.
"Jumlah orang super kaya Indonesia dengan kekayaan lebih dari 100 juta USD atau Rp 1,4 triliun jumlahnya naik 22,29 persen dari tahun 2019, ini sangat luar biasa, kondisi ini sangat kontras dan ironis," tuturnya.
Selain itu, Mantan Panglima TNI itu menyebut utang negara yang semakin menebal tidak bisa dianggap enteng karena akan menjadi beban bagi anak-cucu kelak.
"Saya ingatkan, jangan remehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini, beban cicilan utang negara yang membengkak dapat membuat rakyat lebih miskin," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah dan DPR harus lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat golongan bawah dan menengah dalam membuat kebijakan dan undang-undang.
"Undang-undang dalam bidang ekonomi termasuk regulasi perpajakan, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam harus berpihak pada golongan bawah dan menengah," katanya.
Baca Juga: Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, Gatot Nurmantyo: Kebijakan Pemerintah Manjakan Orang Kaya
Sebelumnya, Gatot juga mengemukakan, pemerintah hanya berpihak pada orang kaya daripada rakyat miskin dan masyarakat umum.
"Kebijakan fiskal gagal berpihak pada masyarakat umum dan penduduk miskin, tetapi lebih memanjakan orang kaya dan super kaya," pungkas Gatot.
