PAN: Belum Ada Komunikasi Ke Partai Soal Kapan Reshuffle

Bangun Santoso | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Kamis, 28 Oktober 2021 | 14:41 WIB
PAN: Belum Ada Komunikasi Ke Partai Soal Kapan Reshuffle
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto. [Suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyampaikan bahwa pihaknya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, komunikasi juga diterima dari Istana ke PAN.

"Itu juga kita belum tahu, sampai sekarang belum ada komunikasi kepada PAN kapan reshuffle, siapa yang direshuffle, itu belum ada," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Kendati begitu, Yandri mengatakan, partainya akan menyiapkan kader untuk di tempatkan di kabinet jika diminta. Menurutnya, PAN siap membantu Jokowi dalam pemerintahan.

"Pada prinsipnya kalau memang kita diminta karena kita sudah bergabung, PAN akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk membantu PAK Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan, partainya akan menunggu perkembangan atau dinamika terkait dengan perombakan kabinet. Ia menegaskan, prinsipnya PAN akan siap hadir apabila diperlukan.

"Walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi karena PAN sudah bergabung bilamana ada pos yang ditawarkan kepada PAN, ya tentu kita siap membantu Pak Jokowi di pemerintahan," tandasnya.

Alokasi Kursi Menteri

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menegaskan, bahwa partainya tidak memaksa Presiden Joko Widodo terkait alokasi kursi menteri di kabinet. Menurutnya, PAN tetap menjaga moral politik.

Pernyataan Viva tersebut menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang memberikan pesan kepada PAN agar tak menekan presiden soal alokasi kursi di kabinet.

"PAN tidak memaksa sama sekali. PAN tetap menjaga moral politik karena sudah diatur di pasal 17 UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden," kata Viva saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Viva berharap agar partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan tetap solid dan saling mendukung. Menurutnya, kekinian mensukseskan program pemerintah itu yang paling penting.

"Dan PAN berharap agar partai koalisi pemerintah selalu kompak dan bersama-sama mensukseskan program pemerintah yang membawa kebaikan dan bermanfaat buat rakyat, bangsa, dan negara, sesuai janji-janji kemerdekaan," tuturnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Lirik Figur Eksternal di Pilpres 2024, PAN Dianggap Realistis

Lirik Figur Eksternal di Pilpres 2024, PAN Dianggap Realistis

News | Kamis, 28 Oktober 2021 | 12:11 WIB

Lantik Alfedri Jadi Ketua PAN Riau, Zulkifli Hasan Singgung Syamsuar

Lantik Alfedri Jadi Ketua PAN Riau, Zulkifli Hasan Singgung Syamsuar

Riau | Minggu, 24 Oktober 2021 | 17:57 WIB

Wakil Ketua DPRD Solok Selatan Ini Mundur dari Legislatif

Wakil Ketua DPRD Solok Selatan Ini Mundur dari Legislatif

Sumbar | Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:20 WIB

Angka Pengangguran di DKI Tinggi, PAN Minta BUMD Gandeng SMK dan BLK Buka Lapangan Kerja

Angka Pengangguran di DKI Tinggi, PAN Minta BUMD Gandeng SMK dan BLK Buka Lapangan Kerja

News | Jum'at, 15 Oktober 2021 | 11:36 WIB

Irwan Nasir Pindah ke Partai NasDem, Begini Reaksi Petinggi PAN Riau

Irwan Nasir Pindah ke Partai NasDem, Begini Reaksi Petinggi PAN Riau

Riau | Kamis, 14 Oktober 2021 | 20:24 WIB

Dua Kali Dukung, Dua Kali Gagal: PAN Bicara Kans Kembali Usung Prabowo di Pilpres 2024

Dua Kali Dukung, Dua Kali Gagal: PAN Bicara Kans Kembali Usung Prabowo di Pilpres 2024

News | Senin, 11 Oktober 2021 | 11:37 WIB

Ketua DPW Jateng Suyatno Wafat Karena Sakit, Zulkifli Hasan Akui Sempat Khawatir

Ketua DPW Jateng Suyatno Wafat Karena Sakit, Zulkifli Hasan Akui Sempat Khawatir

News | Senin, 11 Oktober 2021 | 05:12 WIB

Terkini

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

News | Senin, 27 April 2026 | 13:56 WIB

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

News | Senin, 27 April 2026 | 13:54 WIB

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:48 WIB

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

News | Senin, 27 April 2026 | 13:44 WIB

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

News | Senin, 27 April 2026 | 13:41 WIB

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Senin, 27 April 2026 | 13:40 WIB

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

News | Senin, 27 April 2026 | 13:37 WIB

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

News | Senin, 27 April 2026 | 13:29 WIB

Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat

Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:27 WIB

Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo

Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo

News | Senin, 27 April 2026 | 13:26 WIB