REGIONAL:
Suara.com - Sebagai salah satu anggota partai politik (parpol) yang mengusung, Luluk Nur Hamidah memahami betul mengapa pembahasan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) begitu alot. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut banyak kepentingan yang juga ikut serta dalam pembahasan RUU TPKS.
Selama pembahasan berjalan, Luluk mengatakan ada suara konsevatif yang berdasarkan pemahaman keagamaan sebagai salah satu poin pemberatan RUU TPKS. Kemudian ideologi patriarki juga tampak bukan hanya dari partai politik tetapi juga dari individu-individunya.
"Itu bisa ada di semua partai jadi bukan hanya partai yang kita anggap sebagai konservatif, tetapi di sana juga ada kepentingan politik pendek yang selalu mereka hitung," kata Luluk dalam diskusi bertajuk Nasib RUU TPKS di Penghujung 2021 secara virtual, Rabu (8/12/2021).
Ditolak Partai Sekuler
Selain itu, Luluk juga mengamini adanya kepentingan secara ekonomi di balik alotnya pembahasan RUU TPKS. Sebagai contoh ada satu partai politik yang dianggapnya bukan konservatif menolak RUU TPKS karena takut mengganggu iklim investasi.
Itu didasari oleh adanya pasal di dalam RUU TPKS yakni tindak kekerasan seksual dalam korporasi. Kata 'korporasi' menjadi penyebab partai tersebut tidak memberikan lampu hijau terhadap RUU TPKS.
"Menurut penjelasan beliau ini akan mengancam pada investasi. Jadi RUU kekerasan seksual bahkan bisa dinilai akan membawa dampak dan ancaman pada pembangunan ekonomi dan juga iklim investasi," tuturnya.
Padahal menurutnya, maksud aturan untuk korporasi itu berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual hingga perbudakan seksual yang bisa saja dilakukan oleh perusahaan.
Lebih lanjut, Luluk juga mengungkapkan adanya partai politik yang sedari awal sudah memperhitungkan dampak elektoral dari sikapnya terhadap RUU TPKS. Namun kata ia, perhitungan itu menjadi percuma karena pada akhirnya parpol tersebut tetap melakukan penolakan.
"Dari dulu itu yang selalu mencoba dimainkan oleh pihak lain dengan menghitung apakah undang-undang ini akan punya dampak secara elektoral sehingga mereka terus mengkalkulasi, menghitung, menimbang yang pada akhirnya toh ujung-ujungnya juga melakukan penolakan."
TERPOPULER