Infografis
Kedua, komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi dinilai masih lemah.
Pencopotan dua menteri Kabinet Indonesia Maju karena terjerat korupsi pada tahun 2021 disebut Bukhori menjadi pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan Jokowi.
"Kasus korupsi bansos dan suap benur di saat pandemi barangkali menjadi sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh rezim dalam kaleidoskop 2021. Publik sulit melupakan peristiwa yang memalukan dan menyakiti hati itu," katanya.
Ketiga, janji tidak menambah utang baru. Janji ini disampaikan ketika maju sebagai calon presiden pada 2014.
Menurut penilaian Bukhori, memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, utang negara justru semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan.
"Proyek mercusuar pemerintah yang berdampak pada bertambahnya beban utang negara bertolak belakang dengan janji Presiden yang pernah diucapkan. Nafsu untuk meninggalkan warisan pembangunan semestinya tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat maupun generasi mendatang akibat tumpukan utang yang kian menggunung," tuturnya.
Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 1 tahun 2021, BPK memberi peringatan atas lonjakan utang pemerintah yang hingga akhir tahun 2020 menyentuh Rp6.074,56 triliun.
BPK menilai kerentanan utang pemerintah telah melewati batas rekomendasi IMF mengingat rasio utang terhadap pendapatan pemerintah berada di atas ambang batas wajar, yakni 46,7 persen. Padahal, idealnya adalah 30 persen. [rangkuman laporan Suara.com]
Baca Juga: Bali Akan Menjadi Tuan Rumah 7 Event Besar di Tahun 2022
