“Sehingga ke depan tidak perlu lagi ada tekanan-tekanan kepada siapapun yang ingin menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Semua orang bebas mengekspresikan kritik dan sarannya lewat media tulisan, lagu, jokes, gambar mural, dan sebagainya, yang penting tidak anarkis,” ujar Rachel dalam laporan Antara.
Rachel juga mengapresiasi enam fokus utama dalam pidato RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden. Misalnya, salah satu poin menyebutkan pemerintah akan melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Ia berharap apa yang disampaikan melalui pidato Presiden Jokowi benar-benar terealisasi secara faktual.
“Saya di DPR akan ikut mendukung dan mendorong agar fokus utama ini bisa berjalan,” kata Rachel.
Dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.
Presiden menyadari ada banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa pemerintah selesaikan.
“Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengatakan kritik yang bersifat membangun memang penting dan pemerintah akan menjawabnya dengan pemenuhan tanggung jawab seperti yang diharapkan rakyat.
PKS soroti janji Presiden
Dalam catatan akhir tahun, anggota DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai sejumlah janji yang pernah disampaikan Jokowi dalam kepemimpinan periode kedua belum terealisasi hingga 2021.
Pertama janji menyusun kabinet yang ramping. Janji ini pernah disampaikan menjelang pemilu 2014.
Bukhori menyontohkan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang mengatur jabatan wakil menteri sosial.
Menurut Bukhori selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri belum mendesak.
Menteri Sosial Tri Rismahari ini, kata Bukhori, pernah mengatakan posisi wakil menteri di Kementerian Sosial bukan keinginannya, melainkan kewenangan Presiden.
"Walhasil, posisi wamen ini patut dipersoalkan, karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi yang semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu, yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping," kata Bukhori dalam laporan reporter Suara.com.
TERPOPULER
