Benny Harman Setuju Status DPR Kini Cuma Jadi Tukang Stempel, Tapi Tak Sepaham dengan Fahri Hamzah Soal Ini

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:24 WIB
Benny Harman Setuju Status DPR Kini Cuma Jadi Tukang Stempel, Tapi Tak Sepaham dengan Fahri Hamzah Soal Ini
Politikus Partai Demokrat Benny K Harman. Benny Harman Setuju Status DPR Kini Cuma Jadi Tukang Stempel, Tapi Tak Sepaham dengan Fahri Hamzah Soal Ini. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Anggora DPR RI fraksi Demokrat, Benny K Harman mengaku tak setuju dengan usulan fraksi di DPR dihapus. Walaupun diakuinya kekinian memang DPR hanya terlihat seperti tukang stempel lantaran kuatnya koalisi partai politik pemerintahan.

"Bukan seperti itu (hapus Fraksi DPR). Saya setuju memang ada kesan DPR sekarang ini adaI, pemberi stempel, kebijakan pemerintah, DPR tidak bersikap kritis lagi, DPR kehilangan fungsinya untuk melakukan kritisi untuk menyampaikan kebijakan alternatif terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Benny justru menyarankan agar Presiden Joko Widodo untuk memberikan ruang kepada anggota DPR dari parpol koalisi pemerintahan untuk tetap bersuara lantang sebagaimana tugasnya.

"Ini juga menurut saya Presiden Jokowi harius menghargai, harus menghormati insitusi DPR. Walaupun beliau didukung oleh 8 parpol tapi beliau hendaknya tetap memberi ruang kepada anggota DPR dari parpol itu untuk menpaikan aspirasi agar DPR bisa menjalankan fungsinya bener-bener dengan baik," ungkapnya.

Benny menilai keberadaan fraksi di DPR masih penting untuk menjaga koordinasi sinkronisasi dan kesamaan sikap dan pandangan. Keterpilihan wakil rakyat juga karena adanya peran partai politik.

"Tidak ada masalah, jadi tidak ada disconnect antara apa yang jadi harapan rakyat, apa yang jadi harapan konstituen, dengan apa yang diperjuangkan oleh partai. Kalau kami jelas, jelasnya apa yang jadi aspirasi dan harapan rakyat itu lah yang kami perjuangkan," tandasnya.

Usulan Fraksi Dihapus

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar adanya reformasi politik di ranah legislatif yakni menghapuskan adanya fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, kekinian situasi di parlemen justru mencemaskan lantaran tidak nampak fungsinya.

"Kami sebenarnya menemukan bahwa reformasi politik ini (menghapus fraksi di DPR) diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan," kata Fahri dalam diskusi bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', Rabu (12/1/2022).

baca juga

"Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," sambungnya.

Kekinian kata Fahri, tugas DPR justru tak nampak lantaran adanya stir oleh sekelompok oranh di balik layar. Namun tak diketahui orang itu siapa, tetapi yang jelas menurutnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat dan bisa menginvasi judikatif. 

"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi dilakukan," ungkapnya.

Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi.

"Saya sering dengan mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter dalam tradisi komunis dengan peran politik dalam tradisi demokrasi. Dalam negara totaliter seperti negara komunis  itu partai politik adalah negara itu sendiri. partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai anggota DPR harus menjadi wakil rakyat bukan justru sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.

"Ini yang repot ini. karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan. Karena ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tandasnya.

Usulan Fraksi Dihapus

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar adanya reformasi politik di ranah legislatif yakni menghapuskan adanya fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, kekinian situasi di parlemen justru mencemaskan lantaran tidak nampak fungsinya.

"Kami sebenarnya menemukan bahwa reformasi politik ini (menghapus fraksi di DPR) diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan," kata Fahri dalam diskusi bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', Rabu (12/1/2022).

"Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," sambungnya.

Kekinian kata Fahri, tugas DPR justru tak nampak lantaran adanya stir oleh sekelompok oranh di balik layar. Namun tak diketahui orang itu siapa, tetapi yang jelas menurutnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat dan bisa menginvasi judikatif. 

"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi dilakukan," ungkapnya.

Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi.

"Saya sering dengan mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter dalam tradisi komunis dengan peran politik dalam tradisi demokrasi. Dalam negara totaliter seperti negara komunis  itu partai politik adalah negara itu sendiri. partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai anggota DPR harus menjadi wakil rakyat bukan justru sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.

"Ini yang repot ini. karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan. Karena ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tolak Hukuman Mati untuk Herry Wirawan, Komnas HAM Dicecar Habis-Habisan oleh DPR

Tolak Hukuman Mati untuk Herry Wirawan, Komnas HAM Dicecar Habis-Habisan oleh DPR

News | Kamis, 13 Januari 2022 | 16:14 WIB

Harga Naik Drastis, Gus Muhaimin Minta Subsidi Pupuk Dinaikkan 2 Kali Lipat

Harga Naik Drastis, Gus Muhaimin Minta Subsidi Pupuk Dinaikkan 2 Kali Lipat

DPR | Kamis, 13 Januari 2022 | 15:21 WIB

Seperti Luhut, Anggota Komisi VII DPR Juga Ingin PLN Batu Bara Dibubarkan

Seperti Luhut, Anggota Komisi VII DPR Juga Ingin PLN Batu Bara Dibubarkan

Bisnis | Kamis, 13 Januari 2022 | 14:39 WIB

Diusir Desmond karena Telat Hadiri Rapat di Komisi III DPR, Ketua Komnas Perempuan: Intinya Miskomunikasi

Diusir Desmond karena Telat Hadiri Rapat di Komisi III DPR, Ketua Komnas Perempuan: Intinya Miskomunikasi

News | Kamis, 13 Januari 2022 | 14:26 WIB

Terkini

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 21:39 WIB

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Kalbar | Senin, 16 November 2026 | 21:30 WIB

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

News | Senin, 16 November 2026 | 21:16 WIB

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 21:14 WIB

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 21:04 WIB

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 21:01 WIB

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:55 WIB

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 20:50 WIB

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

News | Senin, 16 November 2026 | 20:49 WIB

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 20:44 WIB

×