REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadier meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperhatikan kasus sengketa tanah yang melibatkan warga Bojong Koneng dengan PT Sentul City.
Permintaan Adies kepada Listyo itu meneruskan aduan dari masyarakat Bojong Koneng ke Komisi III beberapa waktu lalu.
Adies menyampaikan pandangannya bagaimana Sentul City dianggap sangat berkuasa di wilayah tersebut hingga sampai menindas masyarakat.
"Kemarin ada laporan masuk di Komisi III di Bojong Koneng, Sentul ada satu pengembang yang sudah seperti negara di dalam negara, sudah sangat berkuasa di sana, warga di sana di Bojong Koneng itu merasa sangat tertindas," kata Adies dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Polri, Senin (24/1/2022).
Karena itu, Adies meminta Kapolri turun tangan memperhatikan kasus sengketa tanah.
"Terkait dengan masalah tanah ini, mohon diperhatikan," pinta Adies.
Geram dengan Sentul City
Pimpinan Komisi III DPR RI geram atas ulang PT Sentul City atas tindakan mereka melakukan penggusuran dan pengusiran kepada warga Bojong Koneng.
Kegeraman itu terjadi saat menerima aduan daei masyarakat dalam rapat dengar pendapat (RDPU) Komisi III dengan ketua umum HKHKI dan tim kuasa warga Bojong Koneng.
"Luar biasa ini Sentul City ini melakukan penggusuran, pengusiran, pengrusakan. Memang siapa ini pimpinannya Sentul City?" tanya Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh yang memimpin rapat, Rabu (19/1/2022).
"Sebentar pak, saya ngomong dulu, siapa Sentul City ini miliknya? Milik siapa?" sambung Pangeran.
Adapun Pangeran menanyakan hal tersebut usai mendengar penjelasan dari Brigjen TNI Junior Tumilar yang diangkat oleh warga Bojong Koneng sebagai penasihat korban dari penggusuran PT Sentul City.
"Kami izin melaporkan terpanggil sebagai tentara rakyat kondisi umum yang terjadi dan sedang terjadi penggusuran terus-menerus maka kami berkesimpulan pemberian HGB kepada Sentul City mengakibatkan satu Kementerian ATR/BPN bersama Sentul City telah melakukan bersama sama pelecehan," katanya.
"Bersama-sama yaitu tidak respect terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia," Junior menambahkan.
Junior mengatakan, Sentul City juga telah melakukan perbuatan perusakan bangunan tanam tumbuh garapan yang dianggap sebagai tindak pidana kriminal.
"Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan rakyat tidak lagi memilik rumah tinggal dan ladang garapan," kata Junior.
Ia mengatakan Sentul City juga melakukan pengrusakan lingkungan hidup karena tanam tumbuh vegetasi hutan industri rakyat.
"Jati, sengon dirampok, bahkan mengakibatkan longsor dan banjir di lingkungan penduduk mereka menderita sekarang," ujar Junior.
"Kemungkinan besar PT Sentul City tidak memiliki dokumen AMDAL yang berarti pemeritnah provinsi dan pemerintah kabupaten Bogor telah sama-sama merusak," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengaku tidak habis pikir dengan tindakan PT Sentul City.
"Di era keterbukaan sekarang NKRI, kok masih ada saja orang seperti itu, seakan akan dia yang punya negara saja, negara di dalam negara," ujar Adies.
Adies berujar, aparat hukum tidak bisa jika hanya diam saja. Ia mengaku heran dan mempertanyakan ke mana aparat hukum selama ini, terkait kasus warga dengan PT Sentul City.
"Ke mana aparat hukum kita, ke mana? Diam saja? Kami akan sampaikan pak nanti ke Jaksa Agung, ke Kapolri, kalau perlu kita minta juga Mendagri di Komisi II, kepala daerahya jangan seperti itu, ini kan ada warganya di sana yang susah tapi dibiarkan saja di situ," tutur Adies.
Adies menegaskan, tidak bisa Sentul City melakukan perbuatan seenaknya kepada warga sekitar di Bojong Koneng.
"Nggak bisa terjadi masa negara sudah merdeka sekian puluh tahun ada orang diperlakukan seperti itu. Komisi III insnyaallah kalau benar apa yang bapak ibu laprorkan, kita akan bantu bapak ibu sekalian termasuk juga membatalkan sertifikat-sertifikat yang tadi disebutkan itu, mereka harus tunjukkan bukti-buktinya itu," kata Adies.
TERPOPULER