Terbitkan Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia, ICJR Rekomendasikan Hal Ini Kepada Pemerintah Hingga LPSK

RR Ukirsari Manggalani, Ummi Hadyah Saleh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 05:55 WIB
Terbitkan Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia, ICJR Rekomendasikan Hal Ini Kepada Pemerintah Hingga LPSK
Ilustrasi kebijakan hukuman (Shutterstock)

Suara.com - Independen Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus A. T. Napitupulu mengatakan dalam laporan periode 2021, temuan penting yang diangkat antara lain mengenai tren penjatuhan pidana mati dalam perkara narkotika yang tujuh tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2021 menduduki mayoritas kasus pidana mati di Indonesia.

Kata Erasmus, dari total 146 kasus hukuman mati, 82 persen atau 120 kasus di antaranya merupakan perkara narkotika.

"Sedangkan sisanya yakni 6 perkara Terorisme, 1 perkara Tindak Pidana Korupsi, dan 19 perkara Kejahatan terhadap Nyawa, misalnya pembunuhan berencana, kekerasan dan perkosaan anak mengakibatkan kematian, dan lain-lain," ujar Erasmus dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (27/1/2022).

Kemudian kasus tuntutan mati tindak pidana korupsi pada 2021, kata Erasmus merupakan yang pertama tercatat dalam database kasus hukuman mati ICJR.

Meskipun tidak menunjukkan tren peningkatan dari 2020, namun kasus pidana mati 2021 masih menunjukkan angka lebih tinggi.

"Yakni sebanyak 74 kasus dibanding sebelum pandemi yang tercatat pada 2019 yakni 48 kasus dalam rentang waktu yang sama (27 Maret hingga 9 Oktober)," tutur Erasmus.

Tak hanya itu, Erasmus menuturkan pada aspek perkembangan kebijakan, laporan ICJR juga menyoroti perlunya untuk meninjau kembali pengaturan komutasi pidana mati dalam RKUHP sebagai jalan tengah. Termasuk soal peluang penerapannya bagi terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi yang saat ini telah mencapai 404 orang.

ICJR kata Erasmus juga mengkritisi ketentuan RKUHP yang mengatur soal evaluasi dan peluang komutasi pidana, yang mana masa percobaan selama 10 tahun bergantung pada putusan pengadilan. Ia mengatakan dalam kondisi saat ini, juga telah terdapat paling tidak 79 orang dalam deret tunggu pidana mati lebih dari 10 tahun.

baca juga

Komutasi/perubahan hukuman menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mencegah dan menghentikan praktik penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat dalam fenomena deret tunggu.

"Fenomena ini berpotensi dialami oleh terpidana mati yang saat ini menjalani hukuman ganda yaitu hukuman penjara dan vonis mati itu sendiri," papar Erasmus.

Sedangkan kata dia, melakukan eksekusi dengan segera juga tidak bisa menjadi opsi pemerintah, karena komitmen Indonesia untuk menerima rekomendasi universal periodic review (UPR) pada 2017 untuk mempertimbangkan moratorium pelaksanaan eksekusi pidana mati.

Bagian khusus untuk merespon besarnya komposisi kasus narkotika dalam tren kasus pidana mati di Indonesia juga dibahas dengan menekankan bahwa tidak ada satu pun dasar legitimasi untuk menerapkan pidana mati dalam kasus narkotika.

Bahkan kata Erasmus, dalam berbagai rujukan instrumen HAM internasional maupun tinjauan terhadap konvensi internasional tentang kontrol narkotika dapat disimpulkan bahwa sifat kejahatan narkotika yang sekalipun dianggap serius tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menerapkan pidana mati.

"Namun sayangnya, dalam draft revisi UU Narkotika yang saat ini mulai diinisiasi pemerintah sama sekali tidak ada perbaikan rumusan tindak pidana yang memuat ancaman pidana mati untuk dihapuskan," ucap Erasmus.

Karena itu ICJR kata Erasmus memberikan rekomendasi khususnya kepada beberapa pemangku kepentingan.

Pertama, lCJR meminta pemerintah untuk melakukan moratorium penuntutan dan evaluasi hukuman mati, tidak melakukan eksekusi terpidana mati mengingat adanya peluang mekanisme komutasi/pengubahan hukuman mati dalam RKUHP dan menghadirkan skema komutasi hukuman mati sebagaimana skema remisi bagi penjara seumur hidup, dan memastikan komutasi terhadap sekitar 79 orang terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun;

"Kedua, kepada pembuat kebijakan (Pemerintah dan DPR) untuk membahas RKUHP secara inklusif demi memastikan pengaturan komutasi pidana mati otomatis diberikan sebagai jalan tengah dan untuk memastikan materi revisi UU Narkotika juga termasuk soal penghapusan ketentuan pidana mati," papar Erasmus.

Selanjutnya, ICJR meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan moratorium penjatuhan pidana mati dan mengedepankan pidana jenis lainnya dalam memutuskan perkara yang ditangani.

"Keempat, kepada Lembaga Negara yang Tergabung dalam Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, KPAI, LPSK untuk secara aktif melakukan pemantauan pada tempat-tempat penahanan terpidana mati dalam konteks pencegahan penyiksaan dalam deret tunggu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Datakrasi dan Demokrasi: Jangan Sampai Kebijakan Negara Abaikan Suara Warga

Datakrasi dan Demokrasi: Jangan Sampai Kebijakan Negara Abaikan Suara Warga

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 20:20 WIB

Klasemen Grup A Berubah! Indonesia Libas Afghanistan 4-0, Pastikan Tiket ke Piala Asia U-17 2027

Klasemen Grup A Berubah! Indonesia Libas Afghanistan 4-0, Pastikan Tiket ke Piala Asia U-17 2027

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 19:17 WIB

Nova Arianto Bongkar Masalah Timnas Indonesia U-20 Usai Dihajar Yordania dan Tahan Imbang AS

Nova Arianto Bongkar Masalah Timnas Indonesia U-20 Usai Dihajar Yordania dan Tahan Imbang AS

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 18:44 WIB

Toyota Indonesia Gandeng Enam Perguruan Tinggi Jawa Timur Siapkan Talenta Digital Industri Otomotif

Toyota Indonesia Gandeng Enam Perguruan Tinggi Jawa Timur Siapkan Talenta Digital Industri Otomotif

Otomotif | Selasa, 17 November 2026 | 19:05 WIB

Porak-porandakan Afganistan, Langkah Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17 2027 Semakin Dekat

Porak-porandakan Afganistan, Langkah Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17 2027 Semakin Dekat

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 17:32 WIB

UI Bantah Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota, Tegaskan Lokasi Hanya Berdekatan

UI Bantah Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota, Tegaskan Lokasi Hanya Berdekatan

News | Selasa, 17 November 2026 | 16:05 WIB

Tembus 28 Ribu Karya, Ini Deretan Foto dan Video Satwa Terbaik Pemenang IAPVC 2026

Tembus 28 Ribu Karya, Ini Deretan Foto dan Video Satwa Terbaik Pemenang IAPVC 2026

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 15:10 WIB

Bukan Sekadar Turun Berat Badan, Kenali Konsep Quality Weight Loss untuk Cegah Diabetes

Bukan Sekadar Turun Berat Badan, Kenali Konsep Quality Weight Loss untuk Cegah Diabetes

Health | Selasa, 17 November 2026 | 15:15 WIB

Federasi Futsal Dinilai Sudah Bermasalah Usai Sejumlah Petinggi Mundur dari Jabatan Exco

Federasi Futsal Dinilai Sudah Bermasalah Usai Sejumlah Petinggi Mundur dari Jabatan Exco

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 15:07 WIB

Digembok Selama Setahun, BEI Cabut Izin Keanggotaan Paramitra Alfa Sekuritas

Digembok Selama Setahun, BEI Cabut Izin Keanggotaan Paramitra Alfa Sekuritas

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 14:49 WIB

Terkini

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

News | Selasa, 17 November 2026 | 23:48 WIB

Kolaborasi Spesial Afgan, DJ Winky, dan Maxime Bouttier, Bakal Bawa AURA ke Panggung ZAP Fest

Kolaborasi Spesial Afgan, DJ Winky, dan Maxime Bouttier, Bakal Bawa AURA ke Panggung ZAP Fest

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 23:12 WIB

Perbanas Institute Kampiun Campus League Jabodetabek, UNJ Sempurna di Sektor Putri

Perbanas Institute Kampiun Campus League Jabodetabek, UNJ Sempurna di Sektor Putri

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 23:02 WIB

Kickboxing Indonesia Punya Wajah Baru, Padukan Duel Panas dan Hiburan

Kickboxing Indonesia Punya Wajah Baru, Padukan Duel Panas dan Hiburan

Sport | Selasa, 17 November 2026 | 22:44 WIB

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama KKP, Alokasikan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama KKP, Alokasikan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Video | Selasa, 17 November 2026 | 22:15 WIB

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun

Jatim | Selasa, 17 November 2026 | 22:10 WIB

Ditanya Peluang Jadi Cawapres Gantikan Gibran, Natalius Pigai: Saya Triple Minoritas!

Ditanya Peluang Jadi Cawapres Gantikan Gibran, Natalius Pigai: Saya Triple Minoritas!

News | Selasa, 17 November 2026 | 22:00 WIB

Parkir Liar Blok M Makin Semrawut, Dishub Akan Siapkan Penjagaan Gabungan Tiap Akhir Pekan

Parkir Liar Blok M Makin Semrawut, Dishub Akan Siapkan Penjagaan Gabungan Tiap Akhir Pekan

News | Selasa, 17 November 2026 | 21:45 WIB

Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya

Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 21:37 WIB

Formasi CPNS 2026 Apa Saja? Ini 4 Posisi Paling Dibutuhkan

Formasi CPNS 2026 Apa Saja? Ini 4 Posisi Paling Dibutuhkan

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 21:19 WIB

×