Infografis
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi UU pada 18 Januari 2022. UU ini menjadi sebuah kepastian hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru: Nusantara.
Mengenai konsep pemerintahannya, DPR dan pemerintah pusat sepakat berbentuk pemerintah daerah khusus setingkat provinsi atau disebut otorita yang diatur UU Ibu Kota Negara.
Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang teknis pemindahan ibu kota digodok, disiapkan pula siapa yang akan menjadi kepala otorita ibu kota negara Nusantara.
Ada banyak kandidat yang dinilai memiliki kompetensi menjadi kepala otorita. Tapi di antara nama-nama yang beredar, ada empat tokoh yang pernah disebut namanya oleh Presiden Joko Widodo.
Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.
Ahok merupakan salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan. Dia pernah menjadi bupati Belitung Timur. Kemudian menjadi wakil gubernur Jakarta mendampingi Joko Widodo. Setelah Jokowi ikut pemilu presiden dan berhasil menjadi presiden, Ahok menggantikan posisinya menjadi gubernur Jakarta.
Sayangnya, Ahok kurang beruntung ketika mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta untuk periode kedua pada 2017 karena tersandung kasus penodaan agama.
Nama Ahok tidak meredup pasca kekalahan di pilkada dan masuk penjara, sebaliknya semakin cemerlang setelah ditunjuk menjadi komisaris utama Pertamina sejak 25 November 2019.
Sejumlah tokoh memprediksi, Jokowi akan menunjuk Ahok untuk menduduki jabatan kepala otorita ibu kota negara.
Abdullah Azwar Anas
Dulu dia seorang jurnalis sebelum menjadi politikus PKB. Karier di dunia politik semakin lapang setelah Azwar Anas menjadi anggota DPR.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama ini berhasil memenangkan pilkada Banyuwangi dan menjadi bupati selama dua periode.
Saat ini, Azwar Anas menjabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dia menjabat posisi itu sejak 13 Januari 2022.
Berbekal pengalaman panjang menjadi politikus dan birokrat, sejumlah kalangan menilai Azwar Anas layak menjadi kepala otorita.
